Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku prihatin atas terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Muara Enim Edison. Golkar, yang merupakan salah satu partai pengusung Edison pada pemilihan kepala daerah, menyayangkan peristiwa tersebut.
Pernyataan Ahmad Doli Kurnia
"Tentu kita sangat prihatin, untuk kesekian kalinya kembali kepala daerah terjerat masalah hukum melalui OTT. Kejadian seperti ini yang berulang-ulang, tentu seharusnya membuat kita semakin serius menciptakan ekosistem antikorupsi di lingkungan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah," kata Doli kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Edison Sebagai ASN
Doli menjelaskan bahwa Edison merupakan aparatur sipil negara (ASN) sebelum terpilih menjadi bupati. Ia menyebut Edison belum pernah menyatakan diri secara tegas sebagai kader Golkar, namun pihaknya tetap menyayangkan sikap yang ditunjukkan seorang pejabat tersebut.
"Saudara Edison sendiri adalah seorang ASN, sebelum terpilih menjadi Bupati. Golkar salah satu partai yang mengusung Saudara Edison pada saat Pilkada kemarin, walaupun seingat saya, sampai saat ini Saudara Edison belum pernah tegas menyatakan sebagai kader," ujar Doli. "Tapi ini bukan soal kader dari partai mana, siapapun dan berlatar belakang dari partai apapun, seharusnya tidak boleh korupsi. Kami cukup menyayangkan saja," sambungnya.
KPK Melakukan OTT
Diketahui, KPK melakukan OTT di Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). Bupati Muara Enim Edison diamankan dalam operasi tersebut. "Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dimintai konfirmasi, Senin (8/6/2026).
Informasi Lebih Lanjut
KPK belum menjelaskan siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT ini, termasuk kasus apa yang membuat Edison terjaring OTT. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang diamankan.
Artikel ini telah tayang di situs berita sebelumnya dengan judul "Golkar Prihatin Bupati Muara Enim Edison Terjerat OTT KPK".
