Ribuan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/6/2026) sore. Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Cipayung Jakarta Barat mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menyuarakan pentingnya supremasi sipil.
Akses Jalan Ditutup, Orasi Bergema
Pantauan di lokasi menunjukkan massa berkumpul di ruas jalan yang mengarah ke Gambir. Akses kendaraan dari MH Thamrin menuju Gambir dialihkan melalui Medan Merdeka Barat. Para peserta secara bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando, menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah.
Salah satu orator menilai program MBG tidak memberikan manfaat signifikan dibandingkan anggaran besar yang telah digelontorkan. Menurutnya, dana tersebut seharusnya dialihkan ke sektor pendidikan yang lebih mendesak. "MBG ini benar-benar tidak berguna. Program ini sudah banyak menghabiskan anggaran negara. Seharusnya MBG ini tidak perlu. Anggarannya bisa dialihkan untuk pendidikan," ujar orator dalam aksi tersebut.
Tuntutan Mahasiswa: Dari Ekonomi hingga RUU Polri/TNI
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Jakarta Barat, Ahmad Mixel Meyna Imtiyazi, menyatakan aksi ini tidak hanya menyoroti MBG tetapi juga membawa tuntutan nasional. Tuntutan tersebut meliputi evaluasi MBG, pemulihan ekonomi nasional, evaluasi program strategis nasional, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan guru, perlindungan demokrasi dan supremasi sipil, serta pengawasan terhadap pembahasan RUU Polri dan RUU TNI.
Menurut GMNI, berbagai kebijakan pemerintah perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Supremasi Sipil: Warisan Reformasi 1998
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menekankan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil sebagai hasil utama Reformasi 1998. "Reformasi 1998 mengajarkan bahwa demokrasi tidak hanya dibangun melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui pembatasan kekuasaan negara agar tidak terkonsentrasi pada satu institusi atau kelompok tertentu," kata Mixel.
GMNI menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi konstitusional, institusi sipil harus tetap menjadi pengambil keputusan utama. Mereka mengingatkan agar keterlibatan militer dalam ranah sipil tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak mengurangi independensi lembaga sipil. Penghapusan dwifungsi ABRI pada era Reformasi dinilai sebagai tonggak penting dalam memperkuat demokrasi dan profesionalisme TNI.
Kekhawatiran atas Keterlibatan Militer di Jabatan Sipil
Massa menyoroti meningkatnya keterlibatan unsur militer, baik aktif maupun purnawirawan, di sejumlah jabatan strategis sipil dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun keterlibatan tersebut dapat mempercepat koordinasi pemerintahan, terdapat kekhawatiran mengenai berkurangnya ruang profesionalisme birokrasi sipil serta melemahnya sistem merit dalam pengisian jabatan publik.
Oleh karena itu, GMNI Jakarta Barat meminta pemerintah dan DPR memastikan pembahasan RUU Polri dan RUU TNI dilakukan secara transparan serta tetap menjunjung prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan akuntabilitas publik.
