Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra, La Tinro La Tunrung, mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan kegiatan pendataan dan survei statistik. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang keliru memahami aktivitas statistik pemerintah dan menganggap pendataan dilakukan untuk mencari objek pajak baru.
Kesalahpahaman Mengancam Kualitas Data
La Tinro menilai kesalahpahaman ini berpotensi menurunkan kualitas data yang dihimpun. Jika masyarakat enggan memberikan informasi secara benar karena merasa khawatir, hasil survei tidak akan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat.
“Bagaimana kalau survei yang kita lakukan, petugasnya tidak bisa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, tidak bisa mengumpulkan data yang baik. Akhirnya survei yang kita lakukan tidak berarti, kita hanya kehilangan waktu, tenaga, dan anggaran pemerintah yang begitu besar,” ujar La Tinro dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).
Persepsi Keliru Terhadap Susenas
Berdasarkan berbagai masukan yang diterimanya, masih terdapat masyarakat yang memiliki persepsi keliru terhadap pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sebagian warga mengira data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menetapkan pajak tambahan. Pertanyaan mengenai kondisi rumah, jumlah kamar, kepemilikan pendingin ruangan, hingga kendaraan kerap memunculkan kecurigaan.
“Saya mendapatkan kesimpulan bahwa yang ada di benak sebagian masyarakat, pemerintah datang hanya untuk mencari data agar nanti dikenakan pajak-pajak kepada mereka. Mudah-mudahan ini hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat yang belum memahami arti survei yang sebenarnya,” ujarnya.
Pentingnya Kemampuan Komunikasi Petugas Lapangan
La Tinro menekankan bahwa kemampuan komunikasi petugas lapangan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Surveyor tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga harus mampu menjelaskan tujuan dan manfaat pendataan sehingga masyarakat bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka.
“Surveyor adalah ujung tombak. Mereka harus bisa memberikan penjelasan yang baik sehingga pemerintah memperoleh data yang akurat untuk mengambil kebijakan yang benar bagi rakyat,” tuturnya.
Usulan Survei Terintegrasi
Selain mendorong penguatan komunikasi publik, La Tinro juga mengusulkan agar BPS mempertimbangkan penerapan integrated survey atau survei terintegrasi dengan menggabungkan sejumlah survei yang saling berkaitan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus mengurangi beban masyarakat sebagai responden tanpa mengurangi kualitas data yang dihasilkan.
Sinkronisasi Regulasi Statistik
La Tinro juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi pengaturan kelembagaan dalam pembahasan RUU Statistik. Regulasi yang disusun harus mampu memperjelas pembagian kewenangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara BPS sebagai pembina data statistik nasional dengan aturan lain yang mengatur tata kelola data dan transformasi digital.
Menurutnya, keberhasilan reformasi statistik nasional tidak hanya bergantung pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap proses pendataan. “Dengan edukasi yang lebih baik, data statistik yang dihasilkan diharapkan semakin akurat, kredibel, dan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tutupnya.
