Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Blitar mengadakan pertemuan audiensi untuk membahas berbagai program strategis, termasuk Sekolah Rakyat, pemberdayaan masyarakat, dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan efektif.
Pentingnya Data yang Akurat dalam Penyaluran Bansos
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pekerjaan rumah terbesar dalam penyaluran bansos terletak pada kualitas data. Menurutnya, data yang rapi dan akurat akan memudahkan pelaksanaan program-program sosial. Hal ini disampaikannya saat membuka audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
“Selama ini PR-nya di data. Jadi datanya juga harus beres dulu,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resmi. Ia menjelaskan bahwa data penerima bantuan perlu dianalisis dari berbagai lapisan, mulai dari desil nasional, regional, hingga lokal. Dalam proses ini, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan desil dan mengidentifikasi warga yang sudah menerima intervensi program, termasuk penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dari pemerintah pusat.
Instruksi Langsung kepada Kepala Daerah
Gus Ipul secara khusus meminta Bupati Blitar, Rijanto, untuk mengetahui secara langsung data warga yang menerima bantuan dari Kemensos. “Pak Bupati harus tahu data dan tahu siapa warga yang dapat bansos, termasuk PBI dari Kemensos. Kalau semisal ada yang tidak berhak, coret saja,” tegasnya.
Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu formal dan partisipasi. Pada jalur formal, data mengalir dari RT/RW, naik ke desa, kemudian ke bupati, dinas sosial, dan terhubung dengan Kemensos melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG). Dengan cara ini, desa, pemerintah kabupaten, dinas sosial, dan Kemensos berada dalam satu jalur data yang terintegrasi.
Bansos Tepat Sasaran dan Proses Graduasi
Gus Ipul menekankan bahwa bansos tepat sasaran tidak hanya berarti bantuan diberikan kepada yang berhak, tetapi juga harus disertai proses graduasi bagi penerima usia produktif. Tujuannya adalah agar mereka dapat keluar dari ketergantungan bantuan dan mandiri secara ekonomi.
Ia juga mengungkapkan data bantuan sosial di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2025, total bansos mencapai Rp 490.346.375.000 yang disalurkan kepada 187.348 keluarga penerima manfaat (KPM). Nilai ini hampir mencapai setengah triliun rupiah. “Ini waktunya kita berbuat untuk orang lain, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” kata Gus Ipul.
Rincian Bantuan Sosial di Kabupaten Blitar
Berdasarkan data yang dipaparkan, berikut rincian bantuan sosial di Kabupaten Blitar:
- Program Sembako: Realisasi triwulan I 2026 mencapai Rp 50.830.800.000 untuk 84.718 KPM. Pada 2025, nilainya Rp 160.289.400.000 untuk 93.470 KPM.
- Program Keluarga Harapan (PKH): Realisasi triwulan I 2026 mencapai Rp 30.063.800.000 untuk 40.406 KPM. Pada 2025, nilainya Rp 127.386.875.000 untuk 49.158 KPM.
- Bantuan YAPI: Tercatat Rp 4.771.200.000 untuk 3.359 penerima.
- Bantuan Permakanan: Sebesar Rp 35.618.100.000 untuk 4.177 penerima.
- BLTS: Sebesar Rp 162.280.800.000 untuk 180.312 KPM.
- PBI JK/PBI JKN: Berdasarkan SK Februari 2026, estimasi bantuan selama satu tahun mencapai Rp 224.807.184.000 dengan 446.046 penerima.
Selain itu, Kabupaten Blitar memiliki pilar sosial yang aktif di lapangan, yaitu 124 pendamping PKH, 35 Tagana, 22 TKSK, 2 pendamping rehabilitasi sosial, dan 2 Pordam.
Harapan Pembangunan Sekolah Rakyat
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto menyatakan kesiapan Pemkab Blitar untuk bekerja sama dengan Kemensos dalam menata pelaksanaan program di daerah. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah Sekolah Rakyat. Rijanto mengungkapkan bahwa Kabupaten Blitar sebelumnya pernah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, namun terkendala ketersediaan lahan yang belum mencukupi. Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Blitar dapat difasilitasi lebih lanjut.
Rijanto juga menyoroti masih adanya anak-anak putus sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA. Sebagian dari mereka sudah bekerja membantu keluarga, seperti memberi makan ternak dan mengambil pasir di sungai. “Kondisi ini menjadi perhatian kami,” tutup Rijanto.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Bupati Blitar Beky Herdiansyah, Sekretaris Daerah Khusna Lindarti, Kepala Bappeda Litbang Sisilia Deka, Kepala Dinas PUPR Agus Zaenal, Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Fia Laksono, dan Kepala Bidang Sumber Daya Alam PUPR Retiono Pratanto.
