Mensos Gus Ipul Perintahkan Perkuat Program dan Layanan Sosial Pascalebaran 2026
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan kepada seluruh jajaran Kementerian Sosial bahwa momentum pasca Lebaran 2026 harus menjadi awal kerja baru dengan semangat dan disiplin yang lebih tinggi. Orientasi pelayanan kepada masyarakat harus semakin diperkuat untuk memastikan berbagai program dan layanan sosial tepat sasaran, cepat, akuntabel, dan berdampak nyata.
Rapat Pimpinan Hybrid Usai Libur Idul Fitri
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar secara hybrid usai libur Idul Fitri 1447 Hijriah, di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat. Rapat dihadiri oleh seluruh pimpinan pada masing-masing direktorat. "Pasca Lebaran ini harus menjadi awal percepatan kerja yang lebih disiplin, lebih bersih, dan lebih berdampak. Semua program, data, pengawasan, dan layanan harus bermuara pada satu tujuan yakni melindungi, menguatkan, dan memuliakan masyarakat," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2026).
Penghapusan Ego Sektoral dan Koordinasi Intensif
Gus Ipul juga mengingatkan agar tidak ada ego sektoral di tubuh Kemensos dalam bekerja. Dia menekankan seluruh unit harus bekerja dalam satu irama yang sama untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. "Satu orkestrasi yang terhubung satu dengan yang lain. Coba para direktur sering-sering ngobrol, tidak hanya secara formal, tapi pokoknya yang tugasnya tampak bersinggungan. Saya minta benar-benar duduk bersama cari solusi, cari koordinasi, cari cara untuk mengintegrasikan program. Tolong konkretkan dan tolong ini jadi satu kebijakan yang nanti berdampak nyata di tengah-tengah masyarakat," tegasnya.
Koordinasi dengan Kementerian PU dan Evaluasi Sekolah Rakyat
Selain konsolidasi internal, Gus Ipul menyampaikan Kemensos harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen. Dia mendorong agar disiapkan solusi transisi yang layak, aman, dan bermutu bagi daerah yang belum memiliki gedung sekolah permanen dengan memanfaatkan aset atau fasilitas yang tersedia. "Kemudian, perlu percepatan evaluasi pemerataan SDM Sekolah Rakyat secara jujur, mana yang sudah cukup, mana yang masih kurang guru, mana yang kurang wali asuh, wali asrama, tenaga administrasi dan tenaga pendukung lainnya," jelasnya.
Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Manusiawi
Selanjutnya, terkait rehabilitasi sosial (rehsos), Gus Ipul meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Rehsos memberikan layanan kepada lansia, penyandang disabilitas, anak, korban napza, dan kelompok rentan lainnya harus dilakukan dengan pendekatan manusiawi, berbasis keluarga, dan berbasis komunitas. Dia menekankan, standar layanan, etika pendampingan dan mutu intervensi harus dijaga agar upaya memulihkan harkat, fungsi sosial, dan harapan hidup kelompok rentan dapat benar-benar terasa.
Transformasi Sentra Menjadi Pusat Layanan Terpadu
Gus Ipul menegaskan sentra-sentra di beberapa provinsi merupakan ujung tombak pelayanan Kemensos. Dia pun meminta agar seluruh sentra tidak hanya menjadi tempat pelayanan administratif, melainkan harus menjadi pusat layanan terpadu yang aktif, responsif, dan solutif. "Sentra harus menjadi simpul yang menghubungkan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan pelayanan kedaruratan. Perlu penegasan kembali peran setiap sentra sesuai kebutuhan wilayah dan kelompok sasaran. Sentra harus punya fokus yang jelas, pelayanan yang terukur, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai sentra berjalan rutin, tetapi kehilangan makna strategisnya," ungkap Gus Ipul.
Pengelolaan Sentra dari Pola Pasif ke Jemput Bola
Pengelolaan sentra juga harus bergerak dari pola pasif menjadi pola jemput bola. Gus Ipul ingin agar sentra harus mampu membaca persoalan sosial di wilayah kerja masing-masing, membangun jejaring dan menghadirkan intervensi yang tepat. "Perlu penguatan kolaborasi dengan pemda, pilar-pilar sosial, komunitas dan lembaga, masyarakat. Ukuran keberhasilan bukan hanya penyerapan anggaran, tapi perubahan nyata dalam kehidupan penerima manfaat," ungkapnya.
Perlindungan Sosial dan Bansos yang Tepat Sasaran
Adapun terkait perlindungan dan jaminan sosial, Gus Ipul menyampaikan bansos harus makin tepat sasaran, waktu, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Dia meminta agar aduan yang disampaikan oleh masyarakat harus ditangani secara cepat, sederhana, dan solutif. "Perlindungan sosial harus menjadi bantalan masyarakat rentan sekaligus dihubungkan dengan pemberdayaan dan jalan menuju kemandirian atau graduasi. Pendamping sosial PPPK, Tagama, karang taruna, pekerja sosial, dan seluruh pilar sosial harus terus diperkuat kapasitas dan kolaborasinya," ujarnya.
Pemberdayaan Sosial untuk Kemandirian Masyarakat
Gus Ipul juga mengingatkan pentingnya penguatan program pemberdayaan sosial. Sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bansos, tetapi harus bangkit menuju kemandirian. "Pemberdayaan harus dibangun bersama pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai mitra. Target graduasi harus jelas," kata dia.
Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Gus Ipul juga meminta agar pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bansos harus dikawal secara serius melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dia bahkan menekankan soal budaya berbasis data. Menurutnya, semua unit bekerja berdasarkan data, bukan asumsi.
Penguatan Inspektorat Jenderal untuk Pengawasan Dini
Terakhir, Gus Ipul menegaskan pentingnya penguatan Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam mengawal dan mengawasi. Sehingga program kerja Kemensos dapat berjalan dengan benar sejak awal, tepat aturan, tepat sasaran, dan minim risiko. "Pengawasan harus lebih dini, lebih cermat, dan lebih menyentuh titik-titik rawan dalam pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan bansos, pengelolaan sentra, Sekolah Rakyat, dan pemanfaatan anggaran. Irjen perlu memperkuat fungsi pencegahan, pendampingan, audit, monitoring, dan peringatan dini, bukan hanya penindakan setelah masalah terjadi," ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, dia menambahkan, seluruh unit kerja harus terbuka terhadap pengawasan. Sebab, menurutnya, pengawasan yang sehat adalah bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik. "Penguatan Irjen penting agar tidak ada ruang bagi kelalaian, pemborosan, penyimpangan, atau lemahnya pengendalian internal dalam program yang menyangkut rakyat kecil," tutupnya.
