Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memberikan arahan tegas mengenai pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran baru. Ia menekankan bahwa MPLS harus sepenuhnya bebas dari praktik perpeloncoan, kekerasan dalam bentuk apapun, pungutan liar, serta kegiatan yang tidak memiliki nilai edukatif dan justru membebani siswa.
Larangan Perpeloncoan dan Kekerasan
"Saya menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS Ramah harus bebas dari perpeloncoan, kekerasan, pungutan, serta segala bentuk kegiatan yang tidak memiliki nilai edukatif yang justru membebani murid," kata Mu'ti dalam keterangannya yang dikutip dari akun YouTube Kemendikdasmen, Kamis (2/7/2026). Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik baru.
MPLS Bukan Sekadar Tata Tertib
Lebih lanjut, Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa MPLS bukan sekadar pengenalan tata tertib sekolah. Menurutnya, MPLS merupakan proses adaptasi yang membantu murid baru untuk mengenal lingkungan sekolah secara menyeluruh, termasuk guru, teman sebaya, lingkungan fisik sekolah, serta budaya belajar yang berlaku. "MPLS adalah momen penting bagi siswa baru untuk beradaptasi, bukan ajang untuk menakut-nakuti atau membebani mereka," ujarnya.
Dampak dan Harapan
Dengan adanya penegasan ini, diharapkan seluruh sekolah di Indonesia dapat melaksanakan MPLS sesuai dengan prinsip ramah anak dan edukatif. Pihak sekolah diminta untuk merancang kegiatan yang menyenangkan, interaktif, dan bermanfaat bagi proses adaptasi siswa baru. Kemendikdasmen juga akan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran selama masa MPLS berlangsung. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
