Sejumlah massa buruh mendatangi Gedung DPR Senayan Jakarta dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Polisi menyambut kedatangan massa buruh tersebut secara humanis.
"Selamat datang kepada para pejuang aspirasi buruh. Polda Metro Jaya siap mengawal dan melayani teman-teman buruh serta elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya secara tertib dan damai," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Ratusan Buruh dari Berbagai Aliansi
Kombes Budi mengatakan massa buruh di kawasan Gedung DPR/MPR RI sekitar 100 orang. Mereka berasal dari Aliansi Gerakan Reformasi Agraria, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan Sentral Perjuangan Pemuda.
Dia mengatakan arus lalu lintas di kawasan DPR/MPR RI hingga pukul 11.00 WIB belum terdapat pengalihan. Situasi masih terpantau aman dan kondusif. "Untuk situasi lalu lintas di depan DPR/MPR RI masih lancar. Sampai saat ini belum ada pengalihan arus. Petugas tetap disiagakan untuk melakukan pengaturan apabila dibutuhkan secara situasional," ujarnya.
Fasilitasi Aspirasi dan Pendekatan Humanis
Perwakilan massa buruh juga telah difasilitasi masuk ke Gedung DPR/MPR RI untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPR. Pertemuan itu menjadi wadah bagi buruh menyampaikan tuntutan dalam momen peringatan May Day 2026.
Lebih lanjut, Kombes Budi mengatakan Polda Metro mengedepankan pendekatan pelayanan yang humanis dalam mengawal penyampaian pendapat di muka umum. Petugas hadir untuk memastikan kegiatan masyarakat berjalan aman, tertib, dan tetap menghormati hak warga negara dalam menyuarakan aspirasi.
"Kami mengimbau seluruh peserta aksi tetap menjaga ketertiban, menghormati pengguna jalan lain, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mari bersama-sama kita jaga Jakarta agar tetap aman, nyaman, dan kondusif," ucapnya.
Dasco Serap Aspirasi Buruh
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan dari massa buruh dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Dasco menyebut pemerintah dan DPR menargetkan paling lambat Undang-undang Ketenagakerjaan akan rampung akhir tahun.
"Tadi juga pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru," kata Dasco di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5).
Meski begitu, Dasco menyebut seberapa cepat pembahasannya tergantung dari para buruh. Sebab pembahasan materi awalnya diserahkan ke para buruh. "Ini kita serahkan yang masak teman-teman buruh, gitu. Nah, jadi kita tunggu, tapi pada prinsipnya pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini itu Undang-Undang Tenaga Kerja harus selesai," tuturnya. "Sebenarnya lambat atau cepat dari undang-undang ini sebenarnya tergantung dari kawan-kawan buruh sekalian," tambah dia.
Dasco juga menjawab aduan para buruh soal sistem outsourcing. Pemerintah, kata dia, sudah ada satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh. "Nah, jadi mengenai masalah upah, mengenai masalah sistem outsourcing, kemudian masalah mengenai kalau ada yang mau PHK dan lain-lain, itu bisa dibawa ke situ supaya memutus rantai yang panjang itu," tuturnya.
