Pramono Anung Buka Suara Soal Nasib PPPK di Tengah Wacana Efisiensi Anggaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi memberikan tanggapan terkait potensi pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Dalam pernyataannya, Pramono menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk memberhentikan PPPK di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta.
Kebijakan Efisiensi Masih dalam Tahap Pembahasan
Menurut Pramono, wacana efisiensi anggaran yang berpotensi mempengaruhi status PPPK masih berada dalam tahap pembahasan dan belum mencapai keputusan final dari pemerintah pusat. "Hal yang berkaitan dengan PPPK, karena ini kan masih debatable, belum keputusan sepenuhnya dari pemerintah pusat," ujar Pramono di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, 27 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah DKI Jakarta akan mempelajari secara mendalam implikasi dari kebijakan tersebut, terutama mengingat baru-baru ini telah dilakukan pelantikan sejumlah PPPK, baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu. "Tapi yang jelas Pemerintah DKI Jakarta akan berusaha tidak ada pemberhentian kerja," tegas Pramono, menekankan komitmennya untuk melindungi hak kerja para PPPK.
Dukungan Terhadap Arahan Pemerintah Pusat
Selain itu, Pramono juga menyoroti penerapan kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From Everywhere (WFE) di Jakarta. Ia menyatakan bahwa Pemerintah DKI Jakarta akan sepenuhnya mengikuti arahan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait hal ini. "Sehingga dengan demikian untuk Pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan," tambahnya, sambil menunggu terbitnya peraturan menteri yang mengatur skema kerja tersebut.
Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran
Kebijakan efisiensi anggaran ini digulirkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak melambung di atas 3 persen. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya telah memastikan bahwa efisiensi akan dilakukan, meskipun program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan terkena pemangkasan.
Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah telah memaksa pemerintah untuk mengevaluasi dan menunda belanja negara yang dianggap tidak mendesak, seperti perjalanan dinas luar negeri. "Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat," jelasnya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan pada Rabu, 18 Maret 2026.
Ia menambahkan bahwa pertimbangan realokasi anggaran ini bukan semata-mata disebabkan oleh konflik antara AS-Israel dengan Iran, tetapi telah direncanakan sebelumnya sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Dengan penegasan dari Pramono Anung ini, diharapkan dapat meredam kekhawatiran yang berkembang di kalangan PPPK di DKI Jakarta mengenai nasib mereka di tengah wacana penghematan anggaran pemerintah.
