Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 berhasil merumuskan sepuluh rekomendasi strategis. Rekomendasi ini menjadi agenda bersama pemerintah kota untuk memperkuat pembangunan perkotaan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, sesuai tema 'Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat'.
Sepuluh Rekomendasi Hasil Konsolidasi
Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, mengungkapkan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil konsolidasi dari berbagai forum dan pembahasan selama Rakernas. Menurutnya, pemerintah kota memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi tantangan pembangunan, sehingga masukan yang dirumuskan diharapkan menjadi bagian dari penguatan kebijakan nasional. "Persoalan pemerintah kota hari ini tidak lagi semata-mata teknis. Solusinya membutuhkan ruang dialog dan political will agar berbagai rekomendasi daerah benar-benar menjadi kebijakan," ujar Alwis dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026), saat Dialog Kota Tangguh dan Mayors Talk di Ballroom Grand City Hall, Medan, Rabu (1/7).
Rincian 10 Rekomendasi Strategis
Kesepuluh rekomendasi tersebut meliputi: (1) penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah; (2) penataan kebijakan ASN, PPPK, dan fleksibilitas belanja daerah; (3) penguatan tata kelola Program Strategis Nasional di daerah; (4) percepatan infrastruktur dan konektivitas wilayah; (5) transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik; (6) penguatan ketahanan lingkungan dan tata kota berkelanjutan; (7) penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif; (8) penguatan tata ruang, kerja sama daerah, dan pembangunan kewilayahan; (9) penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi; serta (10) pelibatan generasi muda dalam perencanaan, implementasi, hingga pemantauan pembangunan kota.
Rekomendasi ini menegaskan bahwa ketangguhan kota tidak hanya soal kesiapsiagaan bencana, tetapi juga mencakup kapasitas fiskal, kualitas pelayanan publik, pembangunan ekonomi, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, dan kolaborasi antarpemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan Wamendagri: Rakernas Bukan Sekadar Seremonial
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa Rakernas XVIII APEKSI adalah forum strategis bagi pemerintah kota untuk berbagi pengalaman, bertukar praktik baik, dan menyusun solusi bersama. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, dinamika geopolitik, dan kondisi ekonomi nasional, pemerintah kota membutuhkan ruang saling belajar dan memperkuat kolaborasi. "Praktik-praktik terbaik itu ada di kawan-kawan kita sendiri. Kami di Kemendagri melalui Ditjen Keuda, Ditjen Otda, dan data dari APEKSI melihat dengan bangga dan optimis bagaimana kota-kota ini menjadi transformer, menjadi survivor dengan berbagai inisiatif," ungkap Bima saat membuka Rakernas.
Ia menambahkan, Rakernas juga mempererat kebersamaan antarkepala daerah dengan mengesampingkan sekat politik, birokrasi, maupun feodalisme. Bima mendorong pemerintah kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tata kelola, seperti digitalisasi pembayaran, penguatan kolaborasi, dan kepemimpinan kepala daerah yang terlibat langsung.
Harapan ke Depan
Bima berharap hasil Rakernas XVIII APEKSI menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kota yang semakin tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Selain sidang organisasi, Rakernas diisi dengan berbagai kegiatan seperti Youth City Changers (YCC), Ladies Program, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital (Komdigi), Forum Pangan, Forum Bisnis, Karnaval Budaya Nusantara, dan Indonesia City Expo (ICE).
