Wamendagri Minta IPDN Konsisten Lahirkan Kader Pemerintahan Kompeten untuk Indonesia Emas 2045
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan harapannya agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) konsisten menghasilkan kader aparatur pemerintahan yang kompeten. Hal ini dianggap krusial untuk mengawal program prioritas nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pesan Mendagri dalam Sidang Senat Terbuka
Penegasan tersebut disampaikan Wiyagus saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 IPDN. Acara berlangsung di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Wiyagus menekankan bahwa lulusan IPDN dipersiapkan sebagai motor penggerak birokrasi yang akan ditempatkan di seluruh pelosok daerah.
"Guna memastikan kehadiran negara dan keberhasilan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali," ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).
Tekankan Pentingnya Kompetensi Digital
Wiyagus juga menekankan perlunya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tantangan pelayanan publik saat ini semakin mengarah pada digitalisasi, sehingga para praja IPDN harus mampu meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Hanya dengan cara demikian, alumni IPDN akan memiliki kekuatan daya saing yang dapat diandalkan dalam memasuki era kompetisi global yang ketat dan penuh tantangan," tuturnya.
Refleksi dan Penyempurnaan Kurikulum
Wamendagri berpesan agar momentum dies natalis menjadi ajang refleksi untuk mematangkan langkah strategis IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang inovatif dan berdaya saing. Ia berharap IPDN terus berbenah dalam berbagai bidang, terutama terkait penataan dan penyempurnaan kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan yang terintegrasi.
Peran IPDN dalam Isu Kemanusiaan
Di sisi lain, Wiyagus menyinggung kiprah penting IPDN dalam sejumlah isu kemanusiaan di Indonesia. Teranyar, IPDN turut mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dengan mengirimkan praja ke lokasi terdampak. Langkah ini mencerminkan peran strategis IPDN dalam upaya pemulihan tata kelola pemerintahan di wilayah bencana.
"Hal ini membuktikan bahwa IPDN adalah lembaga yang responsif dan tangguh dalam menghadapi krisis nasional," tegasnya.
Kegiatan Sidang dan Kehadiran Tokoh
Sebagai informasi, sidang tersebut turut diisi dengan penyampaian orasi ilmiah dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor IPDN Halilul Khairi, para guru besar dan anggota senat IPDN, serta civitas academica IPDN. Acara ini menandai komitmen bersama dalam penguatan pendidikan kepamongprajaan untuk masa depan Indonesia.
