Empat warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) di kapal tanker MT Honour 25 dilaporkan dibajak oleh perompak di perairan Somalia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus berupaya melakukan penyelamatan dengan berkoordinasi bersama berbagai pihak terkait di Somalia.
Koordinasi Intensif untuk Penyelamatan
Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, dalam konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (30/4), menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia. Hal ini menindaklanjuti laporan pembajakan kapal MT Honour 25 yang terjadi di perairan sekitar Hafun, Somalia, pada 22 April lalu.
Heni menjelaskan bahwa kapal tersebut diawaki oleh belasan kru dari berbagai negara. Selain empat orang WNI, terdapat kru asal Pakistan, India, dan Myanmar. "Berdasarkan informasi yang diperoleh saat ini, pada kapal tersebut diawaki oleh 4 ABK WNI, 10 ABK Pakistan, dan 1 ABK India serta Myanmar," tuturnya.
Identitas Keempat WNI
Keempat WNI yang menjadi korban pembajakan adalah Ashari Samadikun selaku kapten kapal asal Kabupaten Gowa, Adi Faizal selaku 2nd Officer asal Kabupaten Bulukumba, Wahudinanto selaku Chief Officer asal Pemalang, dan Fiki Mutakin asal Bogor. Heni menyebutkan bahwa upaya penyelamatan melibatkan berbagai pihak di Somalia, mulai dari pemerintah hingga tokoh masyarakat setempat.
"Upaya saat ini difokuskan pada tindak lanjut penanganan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat serta pelaku usaha terkait," tutur Heni.
Kondisi Terkini Para WNI
Berdasarkan informasi terakhir yang diterima dari KBRI Nairobi, keempat WNI tersebut dalam keadaan sehat. Heni menjamin bahwa upaya penyelamatan terus dilakukan. "Sejauh ini para ABK WNI yang berada di kapal tersebut dalam kondisi baik," ujarnya.
Kemlu mengimbau para ABK WNI agar memastikan diri bekerja melalui prosedur resmi. Hal tersebut dinilai sangat penting untuk menjamin keselamatan. "Yang paling utama tentunya para ABK WNI ini kita upayakan bekerja melalui prosedur yang resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi masalah ketika mereka bekerja di luar negeri," ucapnya.
