Iran Klaim Kerugian Infrastruktur Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp 4,6 Kuadriliun
Pemerintah Iran mengungkapkan bahwa kerugian infrastruktur akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel diperkirakan mencapai sekitar 270 miliar dolar AS. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp 4,6 kuadriliun, di tengah upaya Teheran yang semakin intensif untuk menuntut kompensasi perang melalui jalur diplomasi.
Angka Sementara Berdasarkan Penilaian Awal
Menurut laporan dari kantor berita Anadolu pada Selasa, 14 April 2026, juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menegaskan bahwa angka kerugian tersebut masih bersifat sementara. Hal ini dikarenakan perhitungan didasarkan pada penilaian awal dan belum menjadi hitungan final yang definitif.
Mohajerani kembali menyampaikan pada hari yang sama bahwa estimasi kerusakan akibat serangan AS-Israel berada di kisaran 270 miliar dolar AS. Ia merujuk pada evaluasi awal yang masih terus dikaji dan diperbarui oleh tim ahli di Iran.
Dampak Serangan dan Upaya Diplomasi
Serangan gabungan yang dilancarkan oleh AS dan Israel telah menyebabkan kerusakan signifikan pada berbagai fasilitas infrastruktur di Iran. Kerugian yang mencapai triliunan rupiah ini mencakup:
- Kerusakan pada jaringan transportasi dan logistik.
- Penghancuran fasilitas energi dan industri.
- Gangguan pada sistem komunikasi dan utilitas publik.
Di sisi lain, pemerintah Iran terus menggalakkan tuntutan kompensasi perang melalui jalur diplomasi. Upaya ini dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi dan mencari penyelesaian secara damai namun tegas.
Proses Evaluasi yang Berkelanjutan
Tim evaluasi di Iran masih melakukan kajian mendalam untuk menentukan angka kerugian yang lebih akurat. Proses ini melibatkan analisis data lapangan, penilaian ahli, dan pemantauan perkembangan situasi pascaserangan.
Meskipun angka 270 miliar dolar AS masih bersifat sementara, hal ini menunjukkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh serangan tersebut. Pemerintah Iran berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan yang terukur dan berdasarkan hukum internasional.
