Anggota Komisi I DPR Dorong Pemerintah Perkuat Evakuasi dan Pengamanan WNI di Lebanon
Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, secara tegas meminta pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat upaya evakuasi dan pengamanan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Lebanon. Permintaan ini disampaikan menyusul potensi eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah yang dapat membahayakan kondisi WNI di kawasan tersebut.
Yudha menekankan bahwa keselamatan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama negara, terutama dalam situasi konflik yang masih sangat dinamis dan berpotensi meningkat sewaktu-waktu. "Kami mendorong pemerintah untuk memastikan keamanan WNI dengan mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dari konflik ini," ujarnya, seperti dilansir dari Antara.
Data WNI di Lebanon dan Kesiapan Kontingensi
Berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, saat ini terdapat 934 WNI di Lebanon. Rinciannya terdiri dari 756 personel yang bertugas dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dan 178 warga sipil.
Yudha menyoroti pentingnya kesiapan rencana kontingensi pemerintah untuk mengantisipasi situasi yang semakin memburuk. "Konflik di Lebanon tidak hanya berdampak pada stabilitas regional, tetapi juga berimplikasi terhadap peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia serta perlindungan WNI di wilayah konflik," jelasnya.
Meski mengapresiasi langkah cepat pemerintah melalui Kemlu dan perwakilan RI di luar negeri dalam memastikan kondisi WNI tetap aman, dia menegaskan bahwa kewaspadaan harus terus ditingkatkan. "Dinamika konflik masih sangat fluktuatif, sehingga kita tidak boleh lengah," tambah Yudha.
Dorongan untuk Diplomasi Internasional yang Aktif
Di samping upaya evakuasi dan pengamanan, Yudha juga mendorong pemerintah Indonesia untuk terus aktif dalam diplomasi internasional. Tujuannya adalah mendukung terciptanya deeskalasi konflik, termasuk melalui peran di forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Indonesia harus terus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai dan memastikan bahwa kepentingan serta keselamatan WNI tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan luar negeri," tegasnya.
Komisi I DPR RI berkomitmen untuk terus mencermati perkembangan situasi di Lebanon dan memastikan kesiapan pemerintah dalam melindungi WNI di tengah konflik global yang semakin kompleks. Hal ini mencakup pemantauan rutin terhadap implementasi rencana kontingensi dan koordinasi dengan pihak terkait.
Dengan adanya potensi risiko yang tinggi, langkah-langkah proaktif dari pemerintah dinilai sangat krusial untuk mencegah korban jiwa dan memastikan keamanan seluruh WNI di Lebanon, baik yang bertugas dalam misi perdamaian maupun warga sipil.
