Korea Utara (Korut) telah menghapus semua referensi tentang unifikasi atau penyatuan dengan Korea Selatan dari konstitusinya. Langkah ini menyoroti arah Pyongyang untuk kebijakan yang lebih bermusuhan terhadap Seoul.
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (6/5/2026), klausul yang menyatakan bahwa Korea Utara bertujuan "untuk mewujudkan penyatuan tanah air" tidak lagi muncul dalam versi terbaru konstitusi. Dokumen versi terbaru itu dibagikan pada konferensi pers yang diadakan di Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada hari Rabu (6/5).
Latar Belakang Perubahan Konstitusi
Perkembangan ini terjadi setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyebut Seoul sebagai "negara yang paling bermusuhan" dalam pidato kebijakan pada bulan Maret lalu. Konstitusi yang direvisi, yang menurut dokumen tersebut diperkenalkan pada bulan Maret, juga mencakup klausul baru yang membatasi wilayah Korea Utara. Dalam klausul tersebut, Korea Utara menyebut wilayahnya mencakup area yang berbatasan dengan China dan Rusia di utara, serta "Republik Korea di selatan", menggunakan nama resmi Korea Selatan.
Ketegangan Meningkat
Konstitusi itu juga menegaskan bahwa Korea Utara "sama sekali tidak mengizinkan pelanggaran terhadap wilayahnya". Sebelumnya, Presiden Korea Selatan yang berhaluan moderat, Lee Jae Myung, telah menyerukan pembicaraan dengan Korea Utara tanpa prasyarat apa pun. Dia mengatakan bahwa kedua negara ditakdirkan untuk "membuat bunga-bunga perdamaian bermekaran". Namun, Korea Utara belum menanggapi tawaran pemerintahan Lee tersebut. Bahkan telah berulang kali menyebut Korea Selatan sebagai musuh yang "paling bermusuhan".
Pengembangan Militer dan Hubungan Luar Negeri
Kim telah berjanji untuk meningkatkan kekuatan nuklirnya. Pyongyang telah melakukan empat uji coba rudal pada bulan April lalu, jumlah terbanyak dalam satu bulan selama lebih dari dua tahun. Pyongyang juga memiliki hubungan yang semakin erat dengan Rusia, mengirimkan pasukan dan peluru artileri untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina.
Langkah penghapusan referensi unifikasi ini semakin memperkuat indikasi bahwa Korea Utara tidak lagi menganggap penyatuan dengan Korea Selatan sebagai tujuan nasional. Hal ini menandai eskalasi dalam retorika permusuhan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, dengan implikasi signifikan bagi stabilitas di Semenanjung Korea.
