Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyita perhatian publik. Kali ini, operasi senyap tersebut berlangsung di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan melibatkan belasan orang yang diamankan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa timnya masih melakukan pengembangan perkara di sejumlah daerah, termasuk Bali dan Jawa Barat.
Kronologi OTT di Imigrasi Jakarta Barat
Operasi tangkap tangan ini dimulai sejak Selasa malam, 2 Juni 2026, di beberapa lokasi di Jakarta Barat. Tim KPK bergerak cepat dan berhasil mengamankan sejumlah individu yang diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA). Budi Prasetyo menyatakan, "Bahwa dari tadi malam, tim melakukan kegiatan di lapangan, yaitu di wilayah Jakarta Barat dan dalam perkembangannya tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat."
Barang Bukti yang Diamankan
Dalam operasi tersebut, KPK menyita berbagai barang bukti, antara lain kendaraan bermotor, uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat (USD), dan dolar Singapura (SGD), serta logam mulia berupa emas. Budi menjelaskan, "Dalam progresnya, ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas." Meskipun demikian, KPK belum merinci jumlah pasti barang bukti karena tim masih bekerja di lapangan. "Saat ini tim beberapa masih bergerak di lapangan, jadi nanti kami akan update terus perkembangannya termasuk juga barang bukti-barang bukti yang diamankan, nanti kami akan update secara detail untuk jumlahnya," ucapnya.
Keterkaitan dengan Pengurusan Izin Tinggal WNA
Budi Prasetyo menegaskan bahwa OTT ini berkaitan langsung dengan proses pengurusan dokumen izin tinggal bagi WNA di Indonesia. "Peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan proses pengurusan warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia, ya," kata Budi. Proses yang dimaksud mencakup pengurusan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) maupun Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang diperlukan oleh WNA yang ingin menetap di Indonesia. "Kalau kita ketahui untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya KITAP, ya, kartu identitas tetap, ada juga yang sementara atau KITAS. Nah, dalam proses pengurusan tersebut," tutur Budi.
Pengembangan Perkara di Bali dan Jawa Barat
KPK tidak hanya berhenti di Jakarta Barat. Tim penyidik juga melakukan pengembangan perkara di Bali dan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA mungkin memiliki jaringan yang lebih luas. Budi menambahkan bahwa tim masih bergerak di lapangan dan akan terus memperbarui informasi terkait perkembangan kasus ini.
Dampak dan Harapan Publik
OTT ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pelayanan imigrasi yang seharusnya bersih dari korupsi. Publik berharap KPK dapat mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan efek jera bagi pelaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, dikabarkan ikut terjaring dalam operasi ini, meskipun KPK belum mengonfirmasi secara resmi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap proses imigrasi perlu diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
