Prabowo: Hukum Harus Melindungi Rakyat, Tidak Boleh Tajam ke Bawah
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa dalam penegakan hukum tidak boleh ada kriminalisasi. Ia menegaskan bahwa orang benar di Republik Indonesia harus merasa aman terhadap hukum yang berjalan. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Cikeas, Bogor, pada Rabu (1/7/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan, dihormati, dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat dan memberikan rasa aman kepada rakyat yang jujur. Ia juga menegaskan bahwa hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah, dan tidak boleh tajam ke bawah serta tumpul ke atas.
Larangan Penyalahgunaan Hukum untuk Kepentingan Tertentu
Prabowo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat bagi mereka yang memiliki uang. Tidak boleh ada seorang pun di Indonesia yang kebal terhadap hukum jika melakukan kesalahan. Ia menyatakan, "Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok mana pun."
Lebih lanjut, Prabowo menambahkan, "Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum."
Perlindungan Hukum bagi Rakyat dan Tanggung Jawab Pelaku Kesalahan
Presiden juga menekankan bahwa rakyat harus mendapat perlindungan hukum. Orang benar harus merasa aman, sementara mereka yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. "Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah, harus bertanggung jawab atas perbuatannya," imbuhnya.
Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi momentum bagi Prabowo untuk menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Ia juga mengapresiasi kinerja Polri yang berhasil mempertahankan nol insiden terorisme dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.
