Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi penggerebekan markas judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, yang berujung pada penangkapan 320 warga negara asing. Ia mendorong adanya pengetatan imigrasi untuk mencegah meluasnya praktik judi online di Indonesia.
Puan Minta Antisipasi Imigrasi
Puan menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan antisipasi agar tidak dijadikan tempat persinggahan atau basis utama judi online. "Ya kita harus melakukan antisipasi jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai tempat persinggahan atau sebagai tempat utama judi online, tentu saja itu jangan sampai terjadi," ujarnya di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Ia menekankan pentingnya pengetatan imigrasi secara berkala, bukan hanya sesaat, untuk mencegah WNA datang ke Indonesia dengan tujuan bekerja di industri judi online. "Karena itu pengetatan atau antisipasi terkait dengan hal itu ya harus dilakukan bukan hanya sekarang tapi secara berkala," tegasnya.
Harapan Agar Judol Tak Meluas
Puan berharap agar judi online tidak semakin meluas di Indonesia. Ia meminta semua pihak menjaga agar praktik ilegal ini tidak menjadi semakin luas dan melebar. "Jadi hal ini penting karena ini juga untuk menjaga jangan sampai ini menjadi semakin luas dan melebar," ujar politikus PDIP tersebut.
Sebagai informasi, Polri menangkap 321 orang dalam penggerebekan markas judi online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Sebanyak 320 pelaku merupakan WNA dan satu lainnya adalah WNI.
Pidato Puan di Rapat Paripurna
Dalam pidatonya pada rapat paripurna, Puan juga menyentuh sejumlah isu, termasuk penempatan pasukan TNI di wilayah konflik dan kondisi geopolitik yang dihadapi Indonesia. Ia menyampaikan duka cita atas kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur dan kecelakaan bus di lintas Sumatera. "Semoga korban yang berpulang mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan korban yang luka-luka segera diberi kesembuhan serta keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan," ucapnya.
Puan juga berbelasungkawa atas gugurnya prajurit TNI di Lebanon saat menjalankan misi perdamaian PBB serta meninggalnya anggota BPK RI Haerul Saleh. "DPR RI menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan para putra terbaik bangsa dalam mengemban tugas mulia sebagai penjaga perdamaian dunia," katanya.
Evaluasi Sistem Pengamanan dan Layanan Publik
Puan meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik. Ia juga mendorong optimalisasi e-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik. Selain itu, DPR meminta jaminan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual serta evaluasi penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis penetapan peserta penerima bantuan iuran.
Puan juga menyoroti upaya penguatan nilai tukar rupiah dan kesiapan pemerintah menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik.
