Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Opini ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan konsistensi dan kualitas administrasi laporan keuangan di lingkungan Pemprov DKI yang terjaga dengan baik dari waktu ke waktu.
Pencapaian Opini WTP Kesembilan
Dalam pernyataannya di Balai Kota DKI pada Jumat (5/6/2026), Pramono Anung mengungkapkan rasa syukur atas raihan opini WTP yang kesembilan kali ini. Ia menegaskan bahwa hal ini merupakan bukti nyata dari komitmen Pemprov DKI dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. “Pemerintah DKI Jakarta barusan mendapatkan dari BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang ke-9 kali berturut-turut. Dan ini menunjukkan bahwa konsistensi administrasi laporan keuangan yang ada di Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu terjaga dengan baik,” ujar Pramono.
Tingkat Penyelesaian Rekomendasi BPK
Pramono juga memaparkan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Pemprov DKI Jakarta telah mencapai sekitar 87 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berkisar 75 persen. Meski demikian, ia meminta jajarannya untuk terus meningkatkan capaian tersebut. “Capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di DKI Jakarta sudah di atas rata-rata nasional, tetapi kami ingin terus ditingkatkan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa hal ini menunjukkan kesiapan Pemprov DKI dalam mempersiapkan berbagai persoalan, serta komitmen untuk transparan kepada masyarakat terkait laporan BPK.
Komitmen Transparansi dan Perbaikan
Gubernur Pramono menekankan bahwa Pemprov DKI tidak hanya berhenti pada pencapaian opini WTP, melainkan terus berupaya melakukan perbaikan. Ia menyebutkan tradisi baru yang dimulai, yaitu melaporkan kepada publik sebelum laporan BPK atau penilaian BPK keluar mengenai laporan keuangan Pemprov DKI. “Ini menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta dalam persoalan-persoalan yang seperti ini kita mempersiapkan secara sungguh-sungguh. Bahkan sekarang ini kami memulai tradisi baru setiap waktu melaporkan kepada publik sebelum laporan BPK atau penilaian BPK keluar mengenai laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta,” ucapnya.
Target Penyelesaian Rekomendasi dalam 60 Hari
Pramono berharap seluruh rekomendasi yang diberikan BPK dapat segera diselesaikan dalam waktu 60 hari. Ia menegaskan bahwa meskipun telah meraih opini WTP, sistem pengelolaan keuangan di Pemprov DKI harus terus ditingkatkan. “Tadi secara khusus dalam memberikan arahan di internal saya juga menyampaikan, bukan kemudian sudah mendapatkan WTP seakan-akan sudah baik banget, bukan,” jelasnya.
Perhatian pada Fasilitas Umum dan Sosial
Selain fokus pada pengelolaan keuangan, Pramono juga menyoroti persoalan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Ia mencontohkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Senen yang telah selesai dibangun namun belum difungsikan. “Saya lebih melihat ada persoalan-persoalan lapangan yang kamu tanyakan tadi pagi, misalnya tentang JPO yang ada di Senen. Kenapa kemudian setelah selesai begitu lama tidak segera difungsikan. Memang problem selalu di pemerintahan itu komunikasi,” tambahnya. Pramono meminta agar persoalan miskomunikasi tidak terjadi lagi karena dapat menghambat kebutuhan masyarakat. “Sehingga dengan demikian saya minta bahwa persoalan-persoalan seperti ini nggak boleh terjadi lagi karena memang yang mengerjakan adalah Kementerian PUPR tetapi yang mengelola itu adalah Pemerintah DKI Jakarta. Nah surat menyurat dan sebagainya jangan sampai kemudian mengganggu, menghambat kebutuhan masyarakat untuk segera memanfaatkan JPO itu. Ini sebagai contoh. Itu yang ingin kami sampaikan,” tutupnya.
