Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengumumkan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 174 triliun. Angka ini turun drastis dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp 268 triliun.
Alasan Penurunan Anggaran MBG
"Kalau MBG, pasti turun," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Ia memprediksi anggaran MBG untuk 2027 tidak akan lebih dari Rp 174 triliun. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kebutuhan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hanya 21.000, bukan 27.000 seperti yang ada saat ini.
"Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita," ujar Said. "Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun," sambungnya.
Dampak terhadap Kualitas Program
Menurut Said, penurunan anggaran ini diharapkan tidak memengaruhi tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak-anak sekolah dan ibu hamil. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas, bukan sekadar besaran anggaran.
"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," ungkapnya.
Proses Penetapan Anggaran
Ketua DPP PDIP ini mengakui penurunan anggaran dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun cukup tinggi. Namun, keputusan final mengenai anggaran tersebut akan diketok pada September mendatang dengan melibatkan pemerintah.
"Kalau dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun ya tinggilah," ujar Said. "Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang, palunya juga nggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," imbuhnya.
