Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui pagu anggaran untuk tujuh kementerian koordinator (kemenko) dalam rapat kerja yang digelar di ruang rapat Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah ini dihadiri oleh para menteri koordinator, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Pagu Anggaran Terbesar untuk Kemenko Perekonomian
Said Abdullah memaparkan rincian pagu anggaran masing-masing kemenko. Kemenko Perekonomian mendapat alokasi terbesar, yaitu Rp 664 miliar. Disusul Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 620,9 miliar, Kemenko Pangan Rp 509,3 miliar, Kemenko Polkam Rp 392,2 miliar, Kemenko Kumham Imipas Rp 338,8 miliar, Kemenko PMK Rp 304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 276,8 miliar.
Persetujuan Tanpa Perdebatan
Said kemudian menanyakan kepada seluruh anggota Banggar DPR apakah pagu tersebut dapat disetujui. Forum rapat kompak menjawab setuju. "Terhadap pagu para menko yang saya sebutkan satu per satu apakah disetujui?" tanya Said. "Setuju," jawab forum. "Setuju semua?" tanya Said lagi. "Setuju," jawab forum, dan Said mengetuk palu sebagai tanda persetujuan.
Selain pagu utama, Banggar DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh masing-masing menko. Said mengusulkan agar tambahan tersebut langsung disetujui tanpa perlu dibahas lebih lanjut, agar para menko tidak perlu bolak-balik ke Banggar. "Bapak-ibu sekalian, yang pertama kita sepakati, tentu dalam pembahasan akan muncul bahwa para Menko pasti di dalam paparannya juga akan mengusulkan penambahan pagu anggarannya yang akan datang sebagaimana biasa, dan jika itu terjadi, agar para menko tidak bolak-balik datang ke Banggar, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini, setuju?" tanya Said. Forum kembali menjawab setuju. Said pun mengetuk palu sambil berkelakar, "Hebatnya Banggar ini pokoknya belum dibahas belum disetujui, tambahannya duluan disetujui, kita ketok dulu ya."
Dampak dan Tindak Lanjut
Keputusan ini menunjukkan efisiensi proses anggaran di DPR, meskipun ada kritik bahwa usulan tambahan disetujui tanpa pembahasan mendalam. Pagu anggaran yang telah disetujui akan menjadi dasar bagi masing-masing kemenko untuk menjalankan program kerja tahun 2027. Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan delapan program prioritas nasional dengan anggaran Rp 635 triliun untuk tahun yang sama.
