Heboh penampakan map bertuliskan "Bupati Karawang" saat tim Kejaksaan Agung menggeledah kediaman eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya mendapat tanggapan dari Bupati Karawang, Aep Syaepuloh. Ia membenarkan bahwa map tersebut adalah miliknya, tetapi menegaskan dokumen di dalamnya berkaitan dengan pengajuan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Karawang.
Penjelasan Bupati Karawang
Aep Syaepuloh menjelaskan bahwa map tersebut berisi surat pengajuan dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk kebutuhan SPPG kategori B3. "Iya map itu adalah surat pengajuan dari kita, karena kita kekurangan SPPG untuk kategori B3, terus apa salahnya? Karena salinan suratnya pun ada di saya," kata Aep, dilansir detikJabar, Minggu (7/6/2026).
Kabupaten Karawang saat ini masih kekurangan 147 SPPG. Fasilitas ini sangat penting untuk melayani kelompok B3, yaitu ibu menyusui, ibu hamil, dan balita stunting, terutama di wilayah 3T (terluar, terpencil, dan terjauh). "Kita memang sangat memerlukan SPPG untuk B3 dan wilayah 3T, karena kemarin portal pendaftaran online sudah ditutup. Deputi BGN bulan April lalu menyarankan kita untuk mengajukan. Dan surat itu lah yang kita ajukan," ujar Aep.
Pengajuan 12 Dapur Prioritas
Meski kebutuhan SPPG di Karawang tergolong besar, Aep menyebut Pemerintah Kabupaten Karawang baru mengajukan 12 dapur yang masuk kategori sangat prioritas. "Kita keperluan itu memang banyak, namun karena kita menilai mana yang sangat prioritas, itu pun yang baru kita ajukan hanya 12 dapur. Meskipun sampai saat ini belum ada tindak lanjut pasca insiden (penggeledahan Kepala BGN) kemarin," ungkapnya.
Proses Birokrasi Wajar
Terkait keberadaan map "Bupati Karawang" dalam proses penggeledahan oleh Kejaksaan Agung, Aep menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar dalam urusan birokrasi. Sebagai kepala daerah, ia mengaku sering mengirimkan dokumen serupa ke berbagai kementerian demi kepentingan pembangunan daerah. "Itu wajar saja. Kan bukan hanya di BGN, kemarin juga saya ajukan ke Danantara terkait kerjasama penanganan sampah, ke Kementerian PU terkait pagar laut, bahkan juga ke Kemensos terkait dengan sekolah rakyat. Map-nya sama, keperluannya sama," paparnya.
Dengan penjelasan ini, Aep berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait dokumen yang ditemukan saat penggeledahan tersebut.
