KOMPAS.com - Komisi X DPR RI meminta pemerintah meninjau ulang arah kebijakan anggaran pendidikan 2027 agar tidak hanya bertumpu pada pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, alokasi anggaran pendidikan perlu diarahkan lebih seimbang antara pembangunan fisik, peningkatan mutu pembelajaran, dan kesejahteraan guru.
Dikatakan, pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan memang penting, tetapi kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan tidak boleh dikesampingkan. “Pemerintah tidak hanya membangun sarana dan fasilitas, tetapi juga harus memikirkan SDM-nya. Percuma sekolah banyak kita bangun tetapi gurunya tidak ada,” ujar Lalu dikutip dari laman DPR RI, Senin (15/6/2026).
Lebih lanjut, Lalu menekankan bahwa peningkatan mutu pembelajaran harus menjadi prioritas utama. Ia mencontohkan, pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penyediaan bahan ajar yang berkualitas perlu mendapatkan porsi anggaran yang memadai. Selain itu, kesejahteraan guru juga menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru yang sejahtera akan lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya.
Anggota Komisi X lainnya juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil. Mereka meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pembangunan sekolah di perkotaan, tetapi juga di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan. Dengan demikian, seluruh anak Indonesia dapat menikmati pendidikan yang layak tanpa terkendala infrastruktur.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, namun realisasinya masih kerap dikritik karena lebih banyak terserap untuk belanja pegawai dan pembangunan fisik. Komisi X berharap pada tahun 2027, komposisi anggaran dapat lebih proporsional dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran.
