Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan akan memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam rapat kerja terdekat. Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta penjelasan resmi terkait peta jalan, regulasi, dan kesiapan implementasi kebijakan wajib belajar bahasa Prancis di sekolah.
DPR Minta Kejelasan Roadmap dan Regulasi
Langkah taktis parlemen ini diambil untuk merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mengajarkan bahasa Prancis kepada peserta didik. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menegaskan bahwa pihaknya akan meminta Kemendikdasmen menjelaskan secara rinci tentang kebijakan tersebut.
“Untuk kejelasan wajib belajar bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada Raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” tegas Lalu Hadrian saat dikonfirmasi, Jumat (29/5/2026).
Lalu Hadrian mengingatkan bahwa setiap kebijakan pendidikan baru harus dirancang secara matang berdasarkan kebutuhan riil di dalam negeri serta kesiapan ekosistem pendidikan nasional, bukan sekadar komoditas politik luar negeri. “Kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik. Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” ujarnya.
Keterbatasan Guru Bahasa Asing Jadi Kendala Utama
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menyatakan bahwa wacana dari Kepala Negara ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat besar di sektor hulu pendidikan nasional. Kendala paling mendasar adalah minimnya ketersediaan guru bahasa asing. “Jadi, memang PR besarnya adalah kita tidak memiliki cukup guru bahasa asing untuk ditempatkan di sekolah-sekolah, apalagi di sekolah-sekolah daerah tertinggal,” kata Ledia.
Ledia menjelaskan bahwa pelajaran bahasa asing selama ini sudah berjalan di lapangan, namun kapasitasnya hanya masuk ke dalam kategori muatan lokal dan diterapkan secara selektif tergantung kemampuan daerah masing-masing. “Kenapa dimasukkan ke muatan lokal? Karena tidak semua sekolah memiliki sumber daya. Bisa jadi satu sekolah memiliki sumber daya untuk bahasa Mandarin, Korea atau Jepang, tetapi bukan bahasa Perancis. Maka, setiap sekolah punya kondisi yang berbeda-beda. Ketika disarankan belajar bahasa Perancis, sebetulnya boleh-boleh saja kalau sumber dayanya ada,” jelas Ledia.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini mengimbau agar pemerintah tidak memaksakan penerapan kurikulum ini secara merata. Keterbatasan sumber daya pendidik paling rawan dirasakan oleh sekolah-sekolah negeri serta sekolah swasta menengah ke bawah. “Namun, itu tetap bergantung pada kemampuan sekolah, apalagi sekolah negeri. Sekolah negeri jauh lebih terbatas. Sekolah swasta menengah ke bawah juga pasti sangat terbatas. Jadi, kita tidak bisa memukul rata semua sekolah harus belajar bahasa tertentu, karena memang SDM-nya terbatas,” urai Ledia.
Oleh karena itu, DPR RI memandang kesiapan tenaga pendidik dan ketersediaan guru bahasa asing harus menjadi fokus utama yang wajib dipaparkan oleh kementerian dalam pertemuan mendatang. “Masalahnya adalah, ada atau tidak sumber dayanya. Kita tidak mungkin mengajarkan bahasa Perancis tanpa guru yang bisa berbahasa Perancis. Nah, yang lebih harus diperhatikan adalah ketersediaan guru bahasa asing,” pungkas Ledia.
Bahasa Portugis Juga Akan Diajarkan di Sekolah
Tak hanya bahasa Prancis, Presiden Prabowo Subianto juga menginginkan siswa di Indonesia belajar bahasa Portugis. Keinginan itu disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (23/10/2025). Prabowo mengaku senang dapat menyambut kunjungan Presiden Lula. Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa asing dalam sistem pendidikan di Indonesia. Menurut dia, hal ini membuktikan bahwa Indonesia memandang Brasil sebagai mitra penting.
“Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” kata Prabowo dalam sesi pertemuan bilateral. Prabowo mengaku telah memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk mulai mengajarkan bahasa Portugis di sekolah-sekolah Indonesia. “Dan akan memberi petunjuk kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan Dasar Indonesia untuk mulai mengajar bahasa Portugis di sekolah-sekolah kita,” jelas Prabowo. “Ini bukti bahwa ini memandang hubungan Brasil dan Indonesia sangat besar,” sambungnya.
