Fraksi Partai Golkar MPR RI meminta pemerintah segera menindaklanjuti isu guru honorer hingga dosen yang sebagian besar hidupnya masih memprihatinkan. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, menilai pendidikan di Indonesia dalam kondisi memprihatinkan dan mengibaratkannya dalam keadaan lampu merah.
Pendidikan Indonesia dalam Kondisi Lampu Merah
Dalam sambutannya di diskusi Fraksi Golkar MPR di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (25/5/2026), Mekeng menyatakan, "Jadi singkatnya Bapak-bapak, ini masalah pendidikan sudah dalam kondisi yang lampu merah kalau menurut saya." Ia meminta pemerintah segera memberikan perhatian serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Menurutnya, jika tidak ditangani, Indonesia akan semakin tertinggal.
"Kalau kita tidak perhatikan dari sekarang, kita akan jauh semakin tertinggal seperti tadi sudah disampaikan, level sains kita di bawah rata-rata, level apa lagi itu yang lain itu juga semua di bawah rata-rata," jelasnya.
Anggaran Pendidikan Menjadi Sorotan
Mekeng berpendapat bahwa salah satu masalah utama pendidikan di Indonesia adalah anggaran. Ia meyakini bahwa anggaran yang besar dapat meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus kualitas pendidikan. "Ini akibat, kalau menurut saya ini semua anggaran. Mungkin kalau anggarannya bisa dibesarkan ya kementerian pendidikan, baik Dikdasmen, Dikti semua itu bisa membuat kebijakan yang bisa mengangkat kualitas daripada dosen, guru, dan tentunya anak-anak didik kita," ungkapnya.
Guru Honorer dan Dosen: Tulang Punggung yang Terabaikan
Selain itu, Mekeng menilai guru honorer dan dosen merupakan subjek dan objek pendidikan nasional. Namun, sebagian besar hidup mereka masih sangat memprihatinkan. "Pada saat ini guru honorer tetap menjadi tulang punggung sistem pendidikan di berbagai pelosok nusantara. Mereka mengisi kekosongan ruang kelas di saat negara mengalami defisit guru yang berstatus aparatur sipil negara," ucapnya.
Markus menilai masalah guru honorer di Indonesia sangat ironis. Pengabdian guru honorer, dosen, dan tenaga kependidikan dinilai tidak berbanding lurus dengan penghargaan yang mereka terima. "Permasalahan guru honorer, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya yang berupa rendahnya upah di bawah standar hidup layak, ketidakpastian status hukum, dan diskriminasi dalam rekrutmen ASN menjadi wajah buram dunia pendidikan nasional kita. Selain itu, penting juga untuk diperhatikan agar tidak ada diskriminasi yang menyolok antara sekolah negeri dan sekolah swasta," jelasnya.
