Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penghentian pengiriman sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah di ibu kota.
Kondisi Kritis TPST Bantar Gebang
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menegaskan bahwa kondisi TPST Bantar Gebang saat ini sudah berada pada titik kritis dan tidak lagi dapat diandalkan sebagai tumpuan utama pengelolaan sampah Jakarta. Pernyataan ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh AMPG DKI Jakarta di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta pada Jumat, 24 April 2026.
"Bantar Gebang tidak lagi bisa menjadi solusi jangka panjang. Ketergantungan pada satu titik pembuangan justru memperbesar risiko, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun pembiayaan," kata Judistira.
Ia memperingatkan bahwa insiden longsor yang pernah terjadi di kawasan tersebut harus dijadikan peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan perubahan sistem. "Kita tidak boleh menunggu krisis yang lebih besar. Peristiwa itu adalah alarm keras bahwa sistem yang kita gunakan hari ini sudah tidak aman dan tidak berkelanjutan," tegasnya.
Transformasi Total Tata Kelola Sampah
Judistira mencatat bahwa target 2030 bukan sekadar menghentikan pengiriman sampah, tetapi merupakan momentum untuk melakukan transformasi total tata kelola sampah Jakarta. "Kalau target ini mau tercapai, maka tidak bisa setengah-setengah. Harus ada reformasi dari hulu sampai hilir, mulai dari pemilahan di rumah tangga, penguatan infrastruktur di tingkat kampung, sampai pemanfaatan teknologi di tingkat kota," jelasnya.
Ia menyoroti lemahnya sistem pengelolaan sampah di tingkat masyarakat yang selama ini hanya mengandalkan imbauan tanpa dukungan fasilitas yang memadai. "Kita sering bicara soal kesadaran masyarakat, tapi lupa bahwa fasilitasnya belum siap. Tidak cukup hanya menyuruh warga tertib, harus disiapkan sistemnya, tempatnya, dan juga insentifnya," tutur Judistira.
Kesiapan Teknologi dan Sosial
Lebih lanjut, Judistira menegaskan bahwa kesiapan teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF) dan Intermediate Treatment Facility (ITF) harus diiringi dengan kesiapan sosial masyarakat. "Persoalannya bukan hanya teknologi. Kita sering menghadapi penolakan di masyarakat. Ini harus dijawab dengan komunikasi publik yang baik dan transparan," harapnya.
Dari sisi kebijakan, ia menekankan pentingnya komitmen anggaran dan keberlanjutan program lintas kepemimpinan. "Kami di DPRD akan mendorong adanya alokasi anggaran khusus dalam APBD, baik di perubahan 2026 maupun 2027. Tapi yang lebih penting adalah konsistensi kebijakan. Jangan sampai program berubah setiap ganti kepemimpinan," tegasnya.
Menutup pernyataannya, Judistira kembali menegaskan bahwa keberhasilan target 2030 sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak. "Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. DPRD, dunia usaha, pemuda, dan masyarakat harus bergerak bersama. Kalau tidak, target 2030 hanya akan menjadi wacana," pungkasnya.
Pengembangan Fasilitas Berbasis Teknologi
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus mendorong pengembangan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang. "Kami mengembangkan RDF dan ITF sebagai solusi, namun implementasinya membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk masyarakat," ujarnya.
Senada, Founder Waste4Change, Sano, menekankan pentingnya penguatan sistem di tingkat hulu, khususnya pemilahan sampah dari sumber. "Tanpa pemilahan dari rumah tangga, sistem pengolahan tidak akan berjalan optimal," katanya.
Praktisi Lingkungan Arky Gilang Wahab menilai bahwa perubahan budaya masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan. "Edukasi dan keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, harus diperkuat," ucapnya.
