Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) yang merupakan tamu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/26). Pertemuan ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola negara yang adaptif, termasuk menghadapi ancaman keamanan siber.
Delegasi ANAO Dipimpin Langsung oleh Auditor-General Australia
Delegasi ANAO datang bersama rombongan BPK RI yang dipimpin Ketua BPK RI Isma Yatun. ANAO merupakan lembaga pemeriksa keuangan negara di Australia setingkat BPK RI, dengan Auditor-General for Australia Caralee McLiesh memimpin langsung kedatangan delegasi ke DPR RI. Puan didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dolfie OFP, serta Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dan Harris Turino.
"Kami merasa terhormat dapat menerima kunjungan Dr. Isma Yatun dan Dr. Caralee McLiesh, beserta delegasi dari Australia," kata Puan dalam sambutannya.
Mempererat Hubungan Strategis Indonesia-Australia
Puan menyampaikan bahwa pertemuan ini akan mempererat hubungan baik Indonesia dan Australia, khususnya dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas publik, dan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan keuangan negara. "Indonesia dan Australia adalah mitra strategis yang memiliki hubungan erat yang terus berkembang. Selain bekerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan keamanan, saya melihat bahwa penguatan institusi publik juga merupakan area yang semakin penting untuk kita kembangkan bersama," tutur Puan.
Hubungan baik antara BPK RI dan ANAO merupakan contoh nyata bagaimana kedua negara dapat saling belajar dan berbagi pengalaman dalam memperkuat tata kelola sektor publik. Puan mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat ANAO saat Komisi XI DPR RI berkunjung tahun lalu. "Dari laporan yang kami terima, Komisi XI DPR pada kunjungan tersebut ingin memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO berjalan dengan baik, khususnya di bidang pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan," ungkapnya.
Peran Parlemen dalam Akuntabilitas Publik
Mantan Menko PMK ini menyinggung peran parlemen dalam memperkuat akuntabilitas publik. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. "Dalam menjalankan fungsi tersebut, kami memandang bahwa akuntabilitas publik merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara," sebut Puan.
"Bagi kami, kepercayaan publik hanya dapat dibangun jika institusi publik menjunjung tinggi integritas, menjalankan kewenangannya secara akuntabel, bekerja secara transparan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," imbuhnya.
Tantangan Baru: Transformasi Digital dan Keamanan Siber
Puan membahas berbagai tantangan yang dihadapi sektor pelayanan publik seperti BPK dan ANAO. "Saat ini kita juga menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks seperti transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam sektor publik, ancaman keamanan siber, hingga kompleksitas kejahatan keuangan lintas negara," ujarnya. "Semuanya menuntut pendekatan pengawasan yang semakin adaptif dan kolaboratif," sambung Puan.
Ia menyinggung pengalaman Australia dalam mengembangkan audit kinerja melalui penerapan prinsip value for money, serta penguatan integritas institusi publik. Di Australia, konsep Value for Money (VfM) menjadi salah satu prinsip utama penggunaan anggaran, baik di sektor publik maupun swasta. Fokus VfM bukan untuk mencari nilai paling murah, melainkan keseimbangan optimal antara faktor finansial dan non-finansial, di antaranya kesesuaian peruntukan, ketahanan kualitas dalam jangka panjang, dan risiko.
"Kami sangat tertarik untuk mendengar praktik yang dilaksanakan di Australia tersebut, termasuk bagaimana parlemen dan lembaga audit dapat saling melengkapi dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi," paparnya.
Reformasi Tata Kelola dan Aksesi OECD
Puan juga membahas agenda reformasi tata kelola di Indonesia, di mana penguatan tata kelola publik menjadi bagian dari agenda reformasi kelembagaan yang terus didorong DPR. "Upaya meningkatkan kualitas belanja negara, memperkuat integritas sektor publik, dan membangun institusi yang semakin terpercaya juga menjadi bagian penting dari langkah Indonesia dalam menyelaraskan diri dengan standar tata kelola internasional, termasuk dalam proses aksesi ke OECD," ucapnya.
OECD atau Organisation for Economic Co-operation and Development merupakan organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan di tingkat global. Puan menekankan pentingnya penguatan kerja sama bilateral ke depan, khususnya bagi Indonesia dan Australia. "Saya percaya bahwa kerja sama bilateral, termasuk melalui ruang dialog seperti ini sangat berharga untuk bertukar pandangan, dan berbagi informasi mengenai berbagai praktik baik," jelasnya.
Harapan untuk Kerja Sama ke Depan
Puan berharap hubungan yang telah terjalin baik antara BPK RI dan ANAO dapat terus berkembang, terutama melalui kerja sama konkret dalam memperkuat integritas institusi publik. "Juga dalam meningkatkan kualitas pengawasan, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ucapnya. "Semoga kunjungan Dr. Caralee dan semua delegasi dari Australia ke Indonesia kali ini dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua negara," lanjutnya.
