Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sejak usia dini. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari pemerintah Kabupaten Kutai, Sinjai, dan Kaimana di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Kamis (21/5/2026).
Prioritas Presiden untuk Memutus Transmisi Kemiskinan
Agus Jabo menjelaskan bahwa Presiden telah memerintahkan agar pemutusan transmisi kemiskinan dimulai sejak pendidikan dasar. "Sekolah Rakyat ini program prioritas Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan melalui jalur pendidikan," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 4 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah. Presiden menginginkan kemiskinan segera teratasi dan tidak ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu terpaksa bekerja membantu orang tua.
Target Pembangunan Sekolah Rakyat
Agus Jabo menambahkan, Presiden meminta setiap pemerintah daerah memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga 1.000 siswa. Pada tahun ini, pemerintah menyiapkan 104 titik Sekolah Rakyat permanen untuk menggantikan sekolah rintisan, meskipun baru 93 titik yang beroperasi karena kendala di beberapa lokasi.
"Untuk 2026, pemerintah menyiapkan tambahan 143 titik baru di luar lokasi yang sudah ada. Seluruh usulan daerah yang memenuhi syarat akan diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Sosial untuk ditetapkan pembangunannya," jelas Agus Jabo.
Dukungan untuk Daerah
Agus Jabo meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan terbaik untuk pembangunan Sekolah Rakyat. "Sampaikan ke bupati, untuk mempersiapkan lahan bagus. Ini penting untuk program Sekolah Rakyat," ujarnya.
Terkait usulan penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan lumbung sosial di Sinjai, Agus Jabo meminta koordinasi segera dilakukan mengingat Sinjai rawan banjir dan longsor.
Dia mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung Sekolah Rakyat dan program kesejahteraan sosial lainnya. "Orang miskin punya potensi, tapi kita di pemerintahan tidak pernah menjangkau mereka. Setelah beberapa bulan masuk Sekolah Rakyat, banyak potensi anak-anak mulai terlihat," tuturnya.
Laporan dari Kutai, Sinjai, dan Kaimana
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, melaporkan kesiapan lahan seluas tujuh hektare untuk Sekolah Rakyat. Legalitas lahan telah diserahkan ke Kemensos dan saat ini memasuki tahap pematangan. Lokasi dinilai strategis karena dekat akses jalan dan pemukiman warga.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kaimana diwakili Wakil Ketua III DPRK Kaimana, Dennis Yusuf Sawi, menyampaikan kendala lahan yang masih berupa rawa sehingga perlu penimbunan. Mereka mengusulkan surat rekomendasi dari Kemensos untuk memperkuat proses penyiapan lahan ke Kementerian PU.
Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda, melaporkan progres pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah mencapai 69,8 persen. Empat gedung sudah terpasang atap dan ditargetkan siap digunakan untuk proses belajar mengajar pada 14 Juli. Selain itu, Sinjai mengusulkan penguatan KSB, lumbung sosial, bantuan RTLH, dan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
