Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor penentu keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN), khususnya dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Pernyataan dalam Kick Off Meeting
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan, Pembangunan, dan Pengelolaan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Ribka menekankan bahwa sinkronisasi regulasi dan perencanaan akan memperkuat efektivitas implementasi program strategis nasional di daerah.
Peran Kementerian Dalam Negeri
Dalam konteks tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran mengawal kesiapan regulasi sekaligus memfasilitasi pemerintah daerah (Pemda) yang wilayahnya dilintasi program ini. Langkah ini bertujuan memastikan kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras dan efektif. "Peran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini mengawal dan memfasilitasi seluruh pemerintah daerah khususnya yang dilintasi oleh program strategis nasional ini," ujar Ribka dalam keterangan tertulis pada Senin (4/5/2026).
Keterlibatan Aktif Pemerintah Daerah
Ribka menjelaskan bahwa keterlibatan aktif Pemda dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut, sebagaimana ditekankan pula oleh kementerian dan lembaga terkait. Ia juga menegaskan pentingnya kesesuaian dokumen perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional, terutama melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Bapak Mendagri sangat mengharapkan adanya sinkronisasi khususnya dalam penyusunan RTRW daerah dan juga terkait dengan RPJMD-nya," kata Ribka.
Tindak Lanjut
Sebagai tindak lanjut, Kemendagri akan terus mendorong Pemda untuk memastikan program pembangunan pesisir Pantura Jawa dapat berjalan secara strategis, terarah, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pesisir dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
