DPR Soroti Impor 105.000 Pickup India untuk Koperasi Merah Putih
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana, menyoroti pengadaan 105.000 kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pengadaan ini dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan melibatkan dua produsen otomotif asal India, yaitu Mahindra & Mahindra dan Tata Motors.
Kebijakan Industri Jangka Panjang Diutamakan
Ilham menegaskan bahwa pengadaan mobil pick up tersebut harus dilihat dalam perspektif kebijakan industri jangka panjang, bukan semata-mata pertimbangan harga pembelian. Ia menyatakan, dalam konteks belanja negara, parameter kebijakan tidak dapat dibatasi hanya pada harga unit kendaraan.
"Dalam pengadaan publik, yang harus dihitung bukan sekadar harga beli, tetapi total dampak ekonomi yang ditimbulkan. Kita berbicara tentang Rp24,66 triliun uang negara. Itu bukan angka kecil," ujar Ilham dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2/2026).
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas penjelasan Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, yang berargumen bahwa impor dilakukan karena produksi lokal dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan serta untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif.
Kapasitas Produksi Nasional Perlu Dioptimalkan
Menanggapi klaim bahwa produksi nasional hanya sekitar 70.000 unit per tahun, Ilham mengungkapkan bahwa hal ini perlu dilihat secara lebih komprehensif. Ia mengutip pernyataan Menteri Perindustrian yang menyebutkan bahwa industri otomotif dalam negeri memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih besar dari realisasi produksi tahunan.
Ilham menambahkan, perbedaan antara kapasitas dan realisasi justru menunjukkan adanya ruang utilisasi yang dapat dioptimalkan melalui belanja pemerintah.
"Kalau ada idle capacity, seharusnya pengadaan pemerintah menjadi instrumen untuk mengisinya. Belanja negara dalam jumlah besar idealnya berfungsi sebagai penopang stabilitas industri domestik," jelasnya.
Prinsip Value for Money dalam Pengadaan Publik
Ilham juga menyoroti argumentasi soal harga yang disebut lebih murah dibandingkan kompetitor di pasar. Ia menegaskan bahwa prinsip pengadaan publik bukanlah sekadar mencari harga terendah, melainkan memastikan nilai manfaat jangka panjang atau value for money.
Ia menjelaskan bahwa harga pembelian yang lebih rendah belum tentu mencerminkan biaya keseluruhan yang lebih efisien. Terutama jika tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti:
- Biaya perawatan
- Ketersediaan suku cadang
- Jaringan layanan purna jual
- Nilai ekonomis kendaraan dalam jangka panjang
"Dalam kebijakan fiskal, kita harus melihat total cost of ownership. Jangan sampai murah di awal, tetapi mahal dalam operasional," paparnya.
Regulasi Penggunaan Produk Dalam Negeri
Ilham mengingatkan soal kebijakan pengadaan pemerintah yang telah diatur dalam kerangka penggunaan Produk Dalam Negeri, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi ini menempatkan belanja negara sebagai instrumen untuk memperkuat struktur industri nasional.
Ia menegaskan dukungan penuh terhadap program Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa dan pemangkasan rantai distribusi pangan. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari jumlah kendaraan yang disalurkan, melainkan juga dari dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian nasional.
"Kita tentu ingin distribusi pangan lebih efisien dan petani lebih sejahtera. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus memastikan bahwa kebijakan ini memberi efek pengganda bagi industri nasional, tenaga kerja, dan rantai pasok domestik," bebernya.
Selaras dengan Komitmen Presiden
Ilham menambahkan bahwa arah kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan basis produksi dalam negeri. Ia pun akan terus mencermati pelaksanaan pengadaan tersebut agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan industri nasional.
"Belanja negara bukan sekadar transaksi ekonomi. Ia adalah instrumen kebijakan. Karena itu, dampaknya harus kita maksimalkan untuk kepentingan nasional," pungkas Ilham.
