Ketua DPRD Jabar Luruskan Kesalahpahaman Publik
Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), Buky Wibawa, meluruskan kesalahpahaman masyarakat terkait sikap DPRD setelah rapat kerja Komisi I DPRD bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa DPRD belum menyetujui perubahan nama Provinsi Jabar menjadi Tatar Sunda ataupun Sunda. DPRD hanya menyetujui agar aspirasi tersebut dibahas melalui mekanisme yang berlaku.
"Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum. Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti. Nah itu salahnya di situ. Orang-orang kan berpikirnya 'oh DPRD setuju diganti', sehingga jadi ramai," kata Buky di Bandung, Senin (6/7/2026).
DPRD Hanya Jalankan Fungsi Kelembagaan
Menurut Buky, posisi DPRD saat ini sebatas menjalankan fungsi kelembagaan untuk menerima dan membahas aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembahasan usulan tersebut masih berada pada tahap awal dan perjalanannya masih sangat panjang.
"Posisinya itu DPRD setuju untuk membahas aspirasi yang disampaikan oleh beberapa tokoh atau elemen masyarakat terkait keinginan mengganti nama Provinsi Jawa Barat," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Bahkan, sekalipun nantinya memperoleh persetujuan di tingkat DPRD dan Pemerintah Provinsi Jabar, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat. Proses birokrasi yang panjang masih harus ditempuh sebelum nama baru resmi digunakan.
Bantahan Terkait Milangkala Tatar Sunda
Buky juga membantah anggapan yang menghubungkan peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar Pemprov Jabar secara maraton di beberapa kota dan kabupaten beberapa waktu lalu dengan wacana pergantian nama provinsi. Ia menegaskan bahwa kedua hal tersebut tidak saling berkaitan.
"Bukan berarti juga Gubernur [Dedi Mulyadi] kemarin bikin acara peringatan Milangkala Tatar Sunda itu beririsan dengan keinginan Gubernur mengganti nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya kira enggak, enggak ada hubungannya," ujarnya.
Aspek Sosiologis Jadi Tantangan Terbesar
Buky mengapresiasi niat para tokoh yang mengusulkan perubahan nama karena dilandasi semangat menjaga identitas dan sejarah Sunda. Namun, ia menekankan pentingnya menyelesaikan aspek sosiologis agar tidak terjadi benturan horizontal di masyarakat.
"Saya menghargai keinginan para tokoh terpikirkan mengganti nama berdasarkan aspek sejarah. Justru kalau ada aspek sejarah, psikologis, sosiologis, yang paling harus diselesaikan itu adalah aspek sosiologisnya supaya tidak ada benturan horizontal," ucap Buky.
Menurutnya, keinginan sebagian masyarakat untuk menghidupkan kembali identitas Sunda merupakan hal yang patut dihormati. Namun, hal itu juga harus mempertimbangkan realitas sosial Jawa Barat saat ini yang semakin majemuk. Dari segi etnis lokal di Jabar bukan hanya Sunda, melainkan ada Betawi, Cirebon, Indramayu, hingga Jawa, dan lain-lain.
"Masalah sosiologis itu apa? Ya itu harus selesai dengan masyarakat Cirebon, harus selesai dengan masyarakat Sunda Betawi. Nah, secara sosiologis itu yang paling sulit menurut saya," ungkapnya.
Respons Tokoh Cirebon dan Polemik Provinsi Baru
Buky mengaku telah menerima berbagai respons dari masyarakat, termasuk tokoh-tokoh Cirebon yang mengaitkan wacana perubahan nama dengan keinginan pembentukan daerah otonomi baru. Ia mencontohkan adanya pesan dari tokoh Cirebon yang mendukung perubahan nama namun juga menginginkan Provinsi Cirebon Raya.
"Karena ada juga yang WA ke saya dari tokoh Cirebon misalnya, 'Kami setuju pergantian nama Provinsi Jawa Barat, selaras dengan itu kami juga ingin berdiri Provinsi Cirebon Raya. Tapi kami sangat mendukung nama Tatar Sunda, tapi seiring dengan itu kami juga ada keinginan untuk menjadi provinsi sendiri, Cirebon'," katanya.
"Nah ini kan jadi polemik nih," sambung Buky, menunjukkan bahwa wacana perubahan nama provinsi tidak hanya menyangkut identitas, tetapi juga berpotensi memicu wacana pemekaran wilayah.
