Komisi II DPR Gelar Rapat Strategis dengan Mendagri dan Kepala OIKN
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan rapat kerja penting bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), serta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada siang hari ini, Senin (30/3/2026). Pertemuan yang digelar di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, tersebut secara khusus membahas program kerja mitra Komisi II DPR RI untuk tahun 2026.
Agenda Utama: Pemaparan Program dan Tindak Lanjut BPK
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Dalam sambutannya, Rifqinizamy menyampaikan apresiasi dan rasa kangen yang mendalam, terutama kepada Mendagri yang dapat hadir secara langsung. "Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, serta rasa kangen yang seberat-beratnya terutama kepada Bapak Mendagri yang hari ini dapat hadir di Komisi II DPR RI. Kita beri tepuk tangan," ujarnya.
Rifqinizamy menjelaskan bahwa agenda rapat hari ini terfokus pada dua hal utama:
- Pengawasan dan pemaparan program kerja tahun 2026 dari Kemendagri, BNPP, dan Otorita IKN.
- Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 terhadap mitra kerja yang hadir.
Peran Strategis Kemendagri dalam Ketidakpastian Global
Dalam kesempatan tersebut, Rifqinizamy juga menyoroti tantangan ketidakpastian global yang sedang terjadi. Ia menekankan pentingnya peran Kemendagri sebagai koordinator pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. "Sebagai koordinator dari pemerintahan daerah, 546 daerah otonom di Indonesia; provinsi, kabupaten/kota, kami menaruh harapan dan menjadikan Kemendagri sebagai mata dan telinga kami semua," katanya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Komisi II DPR ingin memastikan bahwa seluruh pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik, pelayanan publik dapat dilaksanakan, dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terlayani meskipun dalam situasi yang tidak mudah. "Untuk memastikan seluruh pemerintahan daerah kita masih berjalan dengan baik, pelayanan publik masih bisa dilaksanakan, kebutuhan dasar masyarakat masih dilayani dengan baik. Sekali lagi tentu dengan situasi yang tidak mudah," imbuhnya.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif, sekaligus upaya untuk menyelaraskan program kerja tahun depan dengan visi pembangunan nasional, terutama dalam konteks persiapan Ibu Kota Nusantara dan pengelolaan daerah perbatasan.
