Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menanggapi kritik dari Partai Golkar dan Partai Demokrat yang mempersoalkan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Deddy menduga ada situasi kurang nyaman di internal koalisi pemerintahan sehingga posisi PDIP belakangan ini dipersoalkan.
Deddy Sitorus: Sikap Partai Koalisi Mengherankan
"Memang mengherankan sikap mereka ini. Apakah memang ingin banget PDI Perjuangan juga punya menteri di kabinet, baru merasa tenang karena kurang pede atau bagaimana?" kata Deddy kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).
Deddy menilai ada ketidaknyamanan di antara partai-partai koalisi pemerintahan. Ia menyebut ada indikasi partai-partai tersebut ingin mengadu domba PDIP dengan rakyat atau presiden.
"Ataukah mereka ingin juga agar PDIP berada dalam situasi yang kurang menyenangkan dengan mereka. Saya jadi terpikir bahwa jangan-jangan ada masalah atau ketidaknyamanan di internal partai koalisi saat ini," ujar Deddy.
"Kalau nggak nyaman ya keluar saja dari pemerintahan, jangan bikin isu aneh dan menyeret-nyeret PDI Perjuangan. Apakah memang niat partai-partai ini ingin mengadu domba PDI Perjuangan dengan rakyat dan atau dengan pemerintah atau presiden," tambahnya.
Fokus Bantu Pemerintahan Prabowo
Anggota Komisi II DPR RI ini meminta partai lain untuk fokus saja membantu pemerintahan Presiden Prabowo yang tengah berjalan. Ia menyebut perlu konsentrasi tinggi menuntaskan persoalan rakyat.
"Saya sarankan agar partai-partai itu fokus membantu menteri-menteri mereka di kabinet dan benar-benar melakukan fungsinya di DPR. Urusan listrik, BBM, perburuhan, Bansos, UMKM, koperasi, perkebunan, infrastruktur, pangan, ekonomi, perdagangan dan banyak urusan maha penting lain perlu konsentrasi mereka yang menempatkan menterinya di kabinet," kata dia.
PDIP Tak Pernah Persoalkan Posisi Parpol Lain
Deddy menyinggung sikap PDIP di era kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mempermasalahkan posisi parpol lain. Ia memandang sikap partai politik saat ini seperti sedang galau.
"Jangan mau cari kambing hitam untuk kegalauan mereka, kalau mau nyari kurban ya pas Lebaran kemarin. PDI Perjuangan tidak pernah mempermasalahkan kalau partai manapun mau masuk atau tidak dalam kabinet. Seperti yang terjadi di era Presiden SBY dan Jokowi, nggak ada tuh PDIP mempersoalkan posisi parpol. Kenapa sekarang banyak parpol kaya orang galau dan stres?" ujarnya.
Deddy: Urus Partai Sendiri, Jangan Ngurusi PDIP
Ia pun meminta Golkar hingga Demokrat untuk mengurus partai sendiri. Deddy memandang tak etis mengurusi internal PDIP yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Jangan sampai nanti kalah sama partai pendatang baru. Itu lebih baik dari pada ngurusi internal PDI Perjuangan. Selain mereka tidak berhak, juga tidak etis. Kalau nggak nyaman di dalam ya keluar saja, kok malah marah-marah sama partai yang mau jabatan?" ucap Deddy.
"Pemilu masih sangat jauh, lebih baik fokus perbaiki mana yang kurang. PDI Perjuangan juga ingin pemerintahan berhasil dan menyelesaikan mandatnya sesuai konstitusi," imbuhnya.
Demokrat Minta PDIP Tunjukkan Sikap Tegas
Sebelumnya, Juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan posisi PDIP saat ini memang masih belum terlihat tegas. Ia mempertanyakan implementasi yang dilakukan PDIP.
"Ya kalau dari Demokrat sendiri, bagi kita ini kan bagi masyarakat sebenarnya tidak masalah, masalah mendukung atau tidak mendukungnya gitu, ya, sikap PDIP kepada pemerintahan, mendukung atau tidak mendukung," kata Herzaky kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026).
"Tapi yang paling penting itu bagaimana itu bener-bener bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa sikapnya mendukung atau tidak mendukung, itu satu. Yang kedua, bagaimana implementasinya," sambungnya.
Herzaky kemudian membandingkan dengan pengalaman Demokrat, yang pernah berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun. Menurutnya, posisi politik harus dinyatakan secara terbuka agar publik tak bingung.
"Kalau Demokrat ini kan kita berpengalaman selama ini di luar pemerintahan, sebelumnya selama 9 tahun dan kita mengambil sikap yang tegas dan jelas gitu. Kita menyampaikan kritik, kita juga tegas gitu di situ," tutur Herzaky.
Menurutnya, banyak pihak bertanya-tanya melihat posisi PDIP saat ini. Meski begitu, pihaknya menghormati keputusan dari PDIP.
"Tapi lagi-lagi yang menjadi poin penting adalah silakan tunjukkan saja sikapnya yang tegas. Apakah hari ini beliau berada di luar, apakah beliau hari ini ada di dalam," lanjutnya.
Golkar: Kritik PDIP Kurang Substantif dan Solutif
Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengajak seluruh elite politik dan parpol menunjukkan kedewasaan dalam merespons dinamika nasional belakangan ini. Menurut Ketum Depinas SOKSI itu, elite politik hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau ajakan bernuansa hasutan yang berpotensi memanaskan situasi.
"Kritik itu penting dalam demokrasi agar pemerintah terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun, dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi tekanan karena situasi geopolitik saat ini, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas, perlu ajakan yang lebih mendinginkan suasana supaya lebih mereda," ujar Misbakhun kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).
Secara khusus, Misbakhun juga menanggapi respons sebagian elite PDIP terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik belakangan ini. Misbakhun mengaku menghormati kritikan para politikus PDIP kepada pemerintah.
Namun, Misbakhun belum menemukan hal substantif dan solutif dalam berbagai kritik yang disampaikan politikus PDIP. Menurut dia, hal itu patut disayangkan karena PDIP pernah berkuasa dan punya pengalaman mengelola persoalan yang tidak sederhana.
"PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengopersionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi," ujar Misbakhun.
Politik Dua Kaki Tidak Elegan
Lebih lanjut, Misbakhun mengatakan meski sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal adanya oposisi secara formal, semestinya setiap parpol tetap menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten. Menurut dia, parpol hendaknya tidak bermain dua kaki, yakni memutuskan di dalam atau di luar kekuasaan.
Misbakhun menegaskan tidak elok partai politik ikut menikmati apresiasi ketika kebijakan pemerintah disambut baik rakyat, tetapi langsung buru-buru mengambil jarak ketika pemerintah menghadapi kebijakan sulit dan kurang populer. Dia menyebut sikap politik ambigu seperti itu bukan praktik yang baik dalam politik.
"Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan," tambah Misbakhun.
