Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena memilih berada di luar pemerintahan. Dalam pidatonya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026, Prabowo mengapresiasi peran PDIP sebagai penyeimbang pemerintahannya.
Pidato di Rapat Paripurna DPR
Prabowo mengucapkan hal tersebut saat menutup pidato pandangan pemerintah mengenai kerangka ekonomi makro dan fiskal tahun 2027. Ia berterima kasih atas waktu dan kehormatan yang diberikan parlemen. "Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya, sekali lagi terima kasih atas kerja sama kita," ujar Prabowo.
PDIP Satu-Satunya Fraksi di Luar Koalisi
Prabowo menyadari bahwa tidak semua fraksi di DPR merupakan bagian dari pemerintahannya. Dari seluruh fraksi, hanya PDIP yang berada di luar koalisi. Ia menghormati dan menghargai posisi politik tersebut. "Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu, demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah," katanya.
Prabowo menambahkan bahwa meskipun ia menginginkan kerja sama semua partai, keberadaan pihak penyeimbang di parlemen sangat penting. "Saya mengerti itu, sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong, kalau semua partai di pemerintah alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik, setiap pemimpin harus mau dikritik," imbuhnya.
Reaksi Ketua DPP PDIP
Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengaku terkejut dengan kehadiran Prabowo dalam rapat paripurna. Ia meyakini ada situasi khusus di balik langkah tersebut. "Iya, surprised, saya juga terkejut. Memperoleh undangan rapat paripurna dengan pesan bahwa presiden akan hadir. Selama jadi DPR RI rasanya baru sekali ini presiden langsung turun tangan, hadir dalam rapat paripurna DPR untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro," kata Andreas saat dihubungi, Rabu (20/5).
