Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani, memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang mengagendakan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Dokumen KEM dan PPKF RAPBN 2027 disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan para anggota dewan.
Rapat Paripurna Spesial
Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir dalam sidang tersebut. Sebelum rapat dimulai, Puan menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Gedung DPR dan berfoto bersama dengan pimpinan DPR lainnya.
"Perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Puan dalam keterangannya.
KEM PPKF sebagai Fondasi Pertumbuhan Berkualitas
Dalam pengantarnya, Puan menyampaikan bahwa Rapat Paripurna hari ini sangat spesial karena dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo yang menyampaikan sendiri KEM dan PPKF RAPBN 2027. Menurut Puan, KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 merupakan rancangan awal sebagai dasar penyusunan APBN 2027, yang mencakup arah kebijakan ekonomi makro serta arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Puan menambahkan, KEM PPKF memiliki peran strategis, tidak hanya terkait rancang bangun postur APBN yang sehat dan berkelanjutan seperti pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan, tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai risiko ekonomi dari dalam maupun luar negeri. Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini menekankan bahwa KEM PPKF 2027 diharapkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
"Yaitu pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka Produk Domestik Bruto yang tinggi semata, tetapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," jelas Puan. "Memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.
Sinyal bagi Investor dan Harapan Rakyat
Lebih lanjut, Puan mengatakan bahwa asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM PPKF akan memberikan sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah, serta pelaku pasar mengenai ruang gerak perekonomian nasional pada tahun 2027. "Isi dari KEM PPKF Tahun 2027 juga selalu menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional, sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera," ungkap cucu Bung Karno ini.
Menurut Puan, kehadiran Presiden Prabowo dalam menyampaikan KEM PPKF 2027 menjadi momentum penting dan strategis. Kehadiran Presiden menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di tengah situasi global yang tidak menentu.
Presiden Prabowo: Pentingnya Penyampaian Langsung
Setelah pengantar dari Puan, Presiden Prabowo dipersilakan maju ke podium untuk menyampaikan KEM dan PPKF RAPBN 2027. Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan alasan meminta waktu untuk menyampaikan langsung pidato KEM dan PPKF di hadapan rapat paripurna DPR. Menurutnya, di tengah geopolitik yang tidak pasti, Presiden perlu menyampaikan langsung kondisi perekonomian negara.
"Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita, sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027," terang Prabowo.
Prabowo menambahkan bahwa kondisi geopolitik yang penuh tantangan saat ini berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. "Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita tapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan," ungkapnya.
"Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden RI harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," pungkas Prabowo.
Kehadiran Pejabat Tinggi Negara
Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih turut hadir dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. Di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula pimpinan MPR RI dan DPD RI, Ketua BPK RI Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Ketua KPK Setyo Budiyanto, serta sejumlah ketua umum partai politik seperti Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKS Al Muzzammil Yusuf, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
