Jakarta - Muhammad Qodari resmi dialihkan dari posisi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan (Bakom). Ia menyatakan bahwa tanggung jawab yang diembannya kini semakin berat seiring dengan banyaknya program pemerintahan Prabowo Subianto yang perlu dijelaskan secara rinci kepada masyarakat.
Pernyataan Qodari Usai Pelantikan
“Ini pelantikan yang ketiga untuk saya pribadi selama pemerintahan Bapak Prabowo dan rasanya tanggung jawab ini semakin meningkat. Jadi terus terang waktu dikasih tahu itu doa saya tambah panjang, karena ini tambah berat, berat sekali,” kata Qodari setelah pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Ia menambahkan bahwa beban kerja yang besar ini disebabkan oleh banyaknya program yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo. “Dan kenapa ini berat karena memang apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo sangat-sangat banyak program-program yang harus dijelaskan latar belakangnya, sebab-sebabnya,” lanjutnya.
Pentingnya Penjelasan Komprehensif
Qodari menjelaskan bahwa berbagai program pemerintah memerlukan penjelasan yang komprehensif, terutama terkait latar belakang dan tujuan kebijakan yang selaras dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah sangat bergantung pada kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Nah ini pekerjaan yang besar, tentunya pekerjaan yang sangat besar ini harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan semua KL insyaallah, dengan semua stakeholder terutama dengan teman-teman media ya yang notabene kalau saya pribadi memang sudah menjadi bagian dari komunitas ini dari sangat-sangat lama,” ujarnya.
Hasan Nasbi Perkuat Komunikasi Pemerintah
Senada dengan Qodari, Hasan Nasbi yang kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi menyatakan akan memperkuat komunikasi pemerintah. Pihaknya akan berkolaborasi dengan Badan Komunikasi Kepresidenan dan Kantor Staf Presiden.
“Termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu kan harus juga meluruskan hal-hal yang apa berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah,” kata Hasan.
“Jadi kalau ototnya mungkin nanti akan ada di Bakom, ada di Menkomdigi, kita mungkin nanti akan membantu pemerintah dalam soal strategi, dalam soal yang sifatnya mungkin ke substansi,” lanjut Hasan.
