120 Unit Huntap Diserahkan ke Penyintas Bencana di Tapanuli Selatan
Pemerintah secara resmi telah menyerahkan sebanyak 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada masyarakat korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Penyerahan kunci ini dilakukan dalam acara khusus pada hari Jumat, 27 Maret 2026, yang dihadiri oleh pejabat tinggi negara.
Apresiasi untuk Kecepatan Pembangunan
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, memberikan apresiasi tinggi terhadap percepatan pembangunan huntap di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, Tito menyatakan bahwa proses ini termasuk salah satu yang tercepat dalam penanganan bencana di kawasan Sumatera.
"Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat," ungkap Tito dengan penuh semangat. Ia menekankan bahwa kecepatan ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi.
Tahapan Kunci dalam Percepatan Huntap
Tito menjelaskan bahwa percepatan pembangunan huntap ditentukan oleh tiga tahapan utama yang saling berkaitan. Tahap awal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyerahkan data korban secara rinci, berbasis nama dan alamat, beserta tingkat kerusakan yang dialami.
- Data tersebut kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan akurasinya.
- Setelah verifikasi, tahap pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta organisasi nonpemerintah seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.
Peran Penting Bupati Tapsel
Dalam kesempatan yang sama, Tito secara khusus mengapresiasi langkah Bupati Tapsel, Gus Irawan, yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat. Data ini mencakup kategori kerusakan mulai dari ringan, sedang, hingga berat, yang turut mempercepat pencairan bantuan finansial.
Bantuan tersebut meliputi dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan selama masa pengungsian, bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta, dan dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta. "Itu juga karena data dari Pak Bupati [Tapsel yang diserahkan dengan cepat]," jelas Tito menegaskan kontribusi positif dari pemerintah daerah.
Contoh bagi Daerah Lain
Menurut Tito, pola penanganan di Tapsel dapat menjadi contoh konkret bagi wilayah lain yang tengah menghadapi situasi serupa pascabencana. Pemerintah mengimbau kepala daerah untuk mengadopsi sistem pendataan yang cepat dan akurat berbasis nama serta alamat, mengingat bencana ini berdampak luas di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
"Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak, Bang Ara, Menteri PKP segera akan bergerak juga," pungkas Tito, menekankan pentingnya efisiensi dalam proses rehabilitasi. Dalam pembangunan huntap, pemerintah menyediakan tiga skema sesuai kondisi masyarakat, yakni huntap in situ oleh BNPB, huntap komunal oleh Kementerian PKP, dan relokasi mandiri.
