Ratusan masyarakat sipil yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, dan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/6) sore. Massa aksi menyampaikan sembilan poin tudingan kegagalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mereka sebut sebagai 'Nawa Nestapa'.
Longmars dari Monumen Bambu Runcing
Aksi diawali dengan berjalan kaki atau longmars dari titik Monumen Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman Surabaya. Massa kemudian berjalan sambil membunyikan alat-alat dapur yang mereka bawa sampai ke depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Massa juga terlihat membawa sejumlah banner dan spanduk, salah satunya bertuliskan 'Reformati Indonesia' dan 'Intelektual tanpa hasrat pemberontakan hanyalah perpanjangan tangan dari negara'. Spanduk dengan tulisan terakhir itu terlihat dipasang massa di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan Gubernur Suryo.
Peleburan Elemen Sipil, Mahasiswa, dan Buruh
Koordinator lapangan aksi, Raditya Ananta Widyawardana, menyebut aksi ini melibatkan gabungan elemen sipil, mahasiswa, dan buruh yang bersatu dalam satu barisan. Peleburan gerakan ini disengaja untuk menghindari fragmentasi seperti aksi-aksi sebelumnya. "Kalau elemen memang kita sepakat buat menggabung antara dari sipil maupun mahasiswa maupun buruh, semua kita ajak konsul bareng. Kita enggak mau gerakan di Surabaya itu agak terfragmentasi seperti gerakan sebelumnya. Jadi, hari ini kita coba melebur," kata Raditya.
Sembilan Poin 'Nawa Nestapa'
Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat telah memformulasikan sembilan poin protes terhadap pemerintah pusat. Massa aksi menyatakan sembilan poin itu sebagai kegagalan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mereka sebut sebagai 'Nawa Nestapa'. Juru bicara aksi sekaligus akademisi FH Unair, Miftakhur Rohmah, merinci berbagai kegagalan sistemik yang menjadi dasar tuntutan. "Dan kami juga telah mengkaji sembilan nawa nestapa, sembilan kegagalan Prabowo-Gibran yang membawa kami kemari," ucap Miftakhur.
Kegagalan Legitimasi hingga Oligarki
Sembilan tudingan kegagalan itu mencakup persoalan legitimasi, kegagalan melindungi kelompok rentan, praktik oligarki, hingga perampasan ruang dan lahan hidup masyarakat sipil. "Prabowo Subianto sudah gagal secara konstitusional, sudah gagal secara etik, sudah cacat secara etik, sudah cacat secara logika. Tidak boleh dibiarkan, teman-teman," tegas Miftakhur. Miftakhur juga menyoroti melemahnya prinsip supremasi hukum di bawah pemerintahan saat ini, dan menurutnya hal itu hanya menguntungkan oligarki dan segelintir golongan saja. "Rule of law sekarang sudah tidak ada, sekarang adanya rule by law. Rule yang dibuat oleh hukum yang dibuat oleh Prabowo Gibran. Hukum yang dibuat hanya untuk kesenangan mereka, hanya untuk kekuasaan mereka," katanya.
Seruan kepada Intelektual dan Akademisi
Soal spanduk raksasa yang dipasang di JPO Gubernur Suryo, Miftakhur menjelaskan pesan itu ditujukan sebagai seruan kepada para intelektual dan akademisi agar berani turun ke jalan. "Sekarang para intelektual takut untuk bersuara. Para akademisi takut untuk turun ke jalan. Bukan karena mereka tidak mau, bukan karena mereka tidak cinta dengan negara. Tapi karena mereka tidak punya waktu, karena terlalu banyak administrasi yang harus diurus," ujarnya. Menurut Miftakhur, keterlibatan kalangan akademisi justru krusial untuk memperkuat legitimasi gerakan. "Akademisi-akademisi inilah yang bisa memberikan kajian-kajian konkret. Akademisi inilah yang bisa memberikan legitimasi-legitimasi konkret bagi kami yang turun ke jalan," imbuhnya.
Kewajiban Pemerintah Mendengar
Miftakhur mengatakan, pihaknya menyatakan tidak menuntut untuk ditemui pejabat manapun. Ia menegaskan kewajiban mendengar ada di pihak pemerintah, bukan sebaliknya. "Pemerintah harus mendengar. Itu kewajiban pemerintah untuk mendengar. Bukan kewajiban kita untuk memohon mereka untuk didengar. Masyarakat di jalan kehilangan waktu. Pemerintah juga harus sama, kehilangan waktu untuk mendengarkan kami Rakyat Surabaya Menggugat," tegasnya.
Gelombang Aksi di Berbagai Kota
Selain di Surabaya, gelombang aksi memprotes kebijakan negara yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran berlangsung maraton di sejumlah kota sejak setidaknya dua pekan lalu. Hari ini, demo serupa dilaporkan digelar di Denpasar yang digawangi massa gabungan mahasiswa di depan gedung DPRD Bali. Sebelumnya, gelombang aksi juga terjadi di sejumlah kota di Indonesia termasuk Jakarta pada Jumat (12/6) dan Senin (15/6). Kemudian di Bandung pada Kamis (11/6), di Solo pada Jumat (12/6), di Medan pada Senin (15/6), dan di sejumlah kota lain dari Medan hingga Makassar. Tuntutan yang mereka suarakan pun secara garis besar hampir sama, yakni soal kondisi keuangan negara yang memburuk hingga setop militerisasi di ranah sipil.
