DPR RI berencana menerjunkan Tim Pengawas Haji 2026 untuk menjamin kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Tim Pengawas Haji DPR RI tahun ini terdiri dari 96 personel, yang mencakup 55 anggota DPR RI dan 41 tim pendukung. Tim tersebut akan diberangkatkan dalam dua gelombang.
Alasan Jumlah Tim Pendukung yang Besar
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan bahwa besarnya jumlah tim pendukung bukan tanpa alasan. Tim pendukung akan melekat pada anggota Timwas untuk mendokumentasikan seluruh temuan dan kondisi lapangan secara detail selama proses pengawasan berlangsung. "Dalam pengawasan Timwas Haji DPR, tidak mungkin semua temuan dicatat sendiri oleh anggota. Karena itu, tim pendukung akan melekat untuk memastikan seluruh persoalan, pelayanan, dan potensi masalah tercatat dengan baik," ujarnya dalam Rapat Tim Pengawas Haji DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/05).
Pengawasan Menyeluruh dan Ketat
Marwan Dasopang menegaskan bahwa Tim Pengawas Haji DPR akan bekerja secara menyeluruh dan ketat dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pengawasan ketat akan dilakukan mulai dari proses keberangkatan jamaah di Indonesia hingga pelaksanaan puncak ibadah di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Dalam pembukaan rapat tersebut, ia menekankan bahwa pengawasan DPR harus berbasis temuan lapangan yang akan menjadi bahan evaluasi nasional pelaksanaan haji 2026.
"Yang menjadi perhatian kita sebetulnya bukan saja di Makkah dan Madinah, tetapi sejak dari sini jemaah berangkat. Ketika jemaah mendarat di Madinah pun itu sudah menjadi catatan pengawasan kita," kata Marwan Dasopang.
Fokus Pengawasan pada Sektor Vital
Marwan menjelaskan bahwa pengawasan Timwas akan difokuskan pada sejumlah sektor vital pelayanan jemaah, mulai dari akomodasi hotel, konsumsi, layanan kesehatan, hingga transportasi. Untuk sektor akomodasi, Timwas Haji DPR akan memastikan hotel jamaah sesuai dengan keputusan Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI, yakni maksimal berjarak 4,5 kilometer dari pusat ibadah. Namun, Timwas Haji DPR menemukan adanya hotel yang diduga melanggar keputusan tersebut dengan jarak mencapai sekitar 13 kilometer dari Masjidil Haram.
"Ini akan menjadi objek peninjauan kita. Ada hotel yang melebihi keputusan Panja dan itu harus dicek langsung," tegasnya. Sorotan juga diarahkan pada kawasan Jabal Ka'bah yang menjadi titik penurunan jamaah dari bus. Lokasi itu dinilai cukup berat bagi jamaah lanjut usia karena harus berjalan sekitar 1,5 kilometer menuju Masjidil Haram dengan kondisi jalan menanjak. Dalam rapat tersebut, anggota Timwas juga mengingatkan bahwa sekitar 21 ribu jamaah lansia berpotensi terdampak kondisi tersebut, terutama saat operasional bus shalawat dihentikan menjelang puncak haji.
