DPRD Jabar Beri Lampu Hijau untuk Perubahan Nama Provinsi
Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan ini ke tahapan legislasi berikutnya. Kesepakatan itu dicapai dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Ruang Komisi I, Bandung, Kamis (2/7) pekan lalu.
Selanjutnya, pembahasan lebih jauh akan menunggu putusan pimpinan DPRD Jabar hingga pemerintah pusat. Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menjelaskan bahwa pembahasan usulan perubahan nama tersebut bukan tanpa alasan.
Alasan Utama: Menjaga Identitas Budaya Sunda
Menurut Rahmat, salah satu pertimbangan utama DPRD melanjutkan aspirasi itu ke tahap legislasi adalah demi menjaga identitas budaya Sunda yang dinilai mulai tergerus. "Urgensinya karena identitas jati diri suku Sunda terancam punah," kata politikus PKB itu, Senin (6/7) dikutip dari detikJabar.
Rahmat menekankan, langkah DPRD yang menerima usulan bukan berarti langsung menyetujui perubahan nama provinsi. Ia menjelaskan tahapan saat ini baru sebatas memberikan ruang agar aspirasi masyarakat tersebut dikaji melalui mekanisme legislasi yang berlaku.
Sejarah Panjang Wacana Perubahan Nama
Menurutnya, usulan pergantian nama resmi daerah bukanlah barang baru di Indonesia. Wacana tersebut memiliki sejarah panjang, bahkan sudah berkembang sejak awal Indonesia merdeka. "Usulan ini memiliki sejarah panjang bahkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini usulan mayoritas warga yang tahu ilmu dan sejarahnya," ujarnya.
Atas dasar itu, DPRD Jabar menilai usulan tersebut layak dibahas secara resmi melalui penyusunan naskah akademik, kajian komprehensif, serta tahapan legislasi lainnya sebelum diputuskan.
Konsekuensi Anggaran dan Tahapan Selanjutnya
Di satu sisi, Rahmat mengakui perubahan nama bakal membawa konsekuensi anggaran. Namun, menurutnya, aspek pembiayaan akan dihitung secara cermat apabila usulan tersebut nantinya disetujui. "Biayanya akan dihitung dan menjadi belanja daerah dari APBD," tegasnya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Jawa Barat telah menggelar rapat kerja bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat, pekan lalu. Hasil rapat menyepakati agar aspirasi perubahan nama menjadi Provinsi Sunda dilanjutkan ke proses legislasi resmi.
