Australia pada Senin (6/7) menandatangani perjanjian ekonomi dan pertahanan baru dengan Fiji, mempererat hubungan kedua negara di tengah upaya Canberra membendung pengaruh Cina di kawasan Pasifik. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menandatangani pakta tersebut bersama Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka, saat berkunjung ke ibu kota Fiji, Suva.
Pakta Ocean of Peace Alliance
"Pakta Ocean of Peace Alliance ini mencantumkan kewajiban pertahanan bersama, dan tidak ada kewajiban yang lebih penting daripada saling membantu ketika salah satu pihak membutuhkan," ujar Albanese dalam konferensi pers bersama Rabuka. Albanese juga menegaskan Australia akan membantu sepenuhnya bilamana terjadi serangan dari pihak luar terhadap Fiji. "Serangan terhadap Fiji oleh kekuatan asing akan memicu dukungan penuh Australia bagi kedaulatan Fiji," katanya.
Sebelumnya, dalam unggahan di platform X yang disertai foto-foto kunjungannya, Albanese menulis: "Kawasan Pasifik adalah rumah kami. Itulah sebabnya kunjungan ini penting bagi warga Australia, dalam mengatasi tantangan bersama dan menciptakan peluang baru bersama-sama."
Isi Kesepakatan
Berdasarkan pakta Ocean of Peace Alliance, Fiji dan Australia sepakat untuk saling berkonsultasi mengenai setiap perkembangan terkait keamanan yang berpotensi mengancam kedaulatan kedua negara. Dalam perjanjian tersebut disebutkan: "Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengakui dan menegaskan komitmen kedua pihak untuk melindungi kedaulatan satu sama lain, mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan bersama, serta berkontribusi terhadap stabilitas dan keamanan kawasan Pasifik."
Fiji Bergabung dalam Jaringan Kemitraan Australia
Australia saat ini telah memiliki perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Fiji, yang sebelumnya semakin dekat dengan Cina di bawah pemerintahan mantan Perdana Menteri Frank Bainimarama, kini menjadi negara terbaru yang bergabung dalam jaringan kemitraan tersebut. Ini juga merupakan aliansi pertahanan pertama dalam sejarah Fiji.
Pada tahun 2022, Cina menandatangani perjanjian keamanan yang bersifat rahasia dengan Kepulauan Solomon. Langkah itu memicu kekhawatiran bahwa Beijing suatu hari dapat membangun pangkalan militer permanen di kawasan Pasifik. Sejumlah pihak juga khawatir Fiji dapat menjadi sasaran pengaruh Cina. Namun, pengaruh Beijing di negara kepulauan tersebut mulai berkurang setelah Rabuka berkuasa pada tahun 2022. Pada tahun 2025, Rabuka menepis spekulasi bahwa Fiji suatu saat dapat menjadi lokasi pangkalan militer permanen Cina. "Jika mereka ingin datang, siapa yang akan menyambut mereka? Bukan Fiji. Dan saya rasa Cina memahami hal itu dengan baik," ujarnya saat itu.
Cina Uji Coba Rudal Balistik Antarbenua
Pada Senin (6/7), media pemerintah Cina, Xinhua, melaporkan bahwa Beijing telah melakukan uji tembak rudal balistik antarbenua (Intercontinental Ballistic Missile/ICBM) berkekuatan nuklir dengan hulu ledak tiruan dari kapal selam di kawasan Pasifik Selatan. Cina menyebut uji tembak tersebut sebagai "uji coba rutin". Sebelumnya, surat kabar Australia Sydney Morning Herald dan The Australian melaporkan bahwa otoritas Cina telah memberi imbauan kepada sejumlah negara di kawasan Pasifik, termasuk Australia, mengenai rencana uji coba rudal tersebut.
Menurut data dari perusahaan pelacakan kapal Selandia Baru, Starboard Maritime, saat ini terdapat tiga kapal pelacak satelit milik Cina yang berada di kawasan Pasifik. Dua kapal berada di dekat Negara Federasi Mikronesia, sementara satu kapal sedang berlabuh di Suva, ibu kota Fiji. Analis Starboard Maritime, Mark Douglas, mengatakan, "uji coba ini telah direncanakan jauh-jauh hari. Namun, pemberitahuan yang datang sehari setelah Australia dan Fiji menandatangani pakta Ocean of Peace tentu menjadi hal yang menarik." Cina terakhir kali melakukan uji coba rudal balistik antarbenua pada tahun 2024.
