Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara terkait aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung pada Jumat (12/6) lalu di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Dalam pernyataannya, Gibran menyebut aksi tersebut sebagai langkah kritis yang baik untuk bangsa.
Gibran Apresiasi Kekritisan Mahasiswa
Menurut Gibran, tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa merupakan saran berharga yang akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan berbagai program dan kebijakan.
"Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran," ujar Gibran saat menerima 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/06). Pernyataan tersebut diunggah di akun Instagram resmi Sekretariat Wakil Presiden. Perwakilan mahasiswa yang hadir berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
Janji Buka Ruang Diskusi
Dalam pertemuan tersebut, Gibran berjanji akan terus membuka ruang untuk berdiskusi dan mendengar aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.
"Saya sadar bahwa masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, dan ini yang harus kita perbaiki bersama. Makanya saya ucapkan terima kasih sekali untuk masukan-masukan," kata Gibran.
Salah satu perwakilan mahasiswa menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat Gibran. Apalagi, Wapres berjanji akan menyampaikan masukan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Dari pihak Pak Wapres sangat baik, beliau mencatat hasil dari tuntutan-tuntutan kami. Pak Wapres, jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini, terus buka," ujar salah satu mahasiswa.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam demonstrasi pekan lalu, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama, yaitu:
- Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Menghentikan militerisme di ranah sipil.
- Menuntut Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.
