Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersama Aliansi Mahasiswa Unair yang menamakan diri Ksatria Airlangga akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (17/6) besok. Aksi tersebut direncanakan dimulai pukul 14.00 WIB.
Latar Belakang Aksi
Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, menyatakan bahwa aksi besok merupakan inisiatif mahasiswa Unair untuk mendesak pemerintah menghentikan sejumlah program nasional yang dinilai tidak efektif dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Rizqi, pihaknya telah melakukan kajian dan menyusun setidaknya 16 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.
Dari belasan tuntutan itu, terdapat dua tuntutan utama yang menjadi fokus aksi. "Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama," kata Rizqi saat dikonfirmasi, Selasa (16/6).
Tuntutan Lainnya
Tuntutan lain yang disuarakan meliputi percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Selain itu, mereka menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
BEM Unair juga mendesak negara dan aparat untuk menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap masyarakat sipil, serta membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat. Ksatria Airlangga juga meminta negara menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan, serta menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
Perkiraan Jumlah Peserta
Rizqi memperkirakan bahwa ratusan mahasiswa Unair akan turun ke jalan. Ia juga membuka kemungkinan mahasiswa dari kampus lain untuk bergabung dalam aksi tersebut. "Insyaallah nanti ada 400 sampai 500 yang akan datang dari teman-teman Unair. Cuma nanti barangkali ada kampus lain yang akan bergabung juga, kami sangat terbuka," ujarnya.
Alasan Pemilihan Lokasi
Rizqi menjelaskan alasan pemilihan Gedung Grahadi sebagai titik aksi. Menurutnya, aksi tersebut tidak ditujukan untuk menemui pejabat tertentu, melainkan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat luas agar peduli terhadap keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang sedang melanda Indonesia saat ini.
"Kalau untuk Grahadi sendiri, sebetulnya kami menyasar untuk lebih mengedukasi bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Jadi kami memang tidak mengincar bahwa nanti akan ada pejabat yang turun untuk menandatangani apapun itu di Grahadi," ucapnya. "Kami tidak mengincar itu, tapi kami mengincar bahwasanya nanti masyarakat Surabaya akan tahu dan akan lebih sadar bahwasanya negara hari ini itu sedang tidak baik-baik saja, dan nanti akan berimbas kepada masyarakat kecil," tambahnya.
Daftar 16 Tuntutan Lengkap BEM Unair
- Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
- Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
- Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
- Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.
- Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.
- Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
- Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.
- Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
- Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
- Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.
- Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
