PDI Perjuangan (PDIP) mengakui telah memberikan salinan dokumen pencalonan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), termasuk ijazah, kepada YouTuber Mikhael Sinaga. Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan dokumen tersebut diberikan setelah Mikhael mengajukan permohonan informasi kepada DPP PDIP berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Proses Permohonan Informasi
Guntur Romli menjelaskan bahwa Mikhael Sinaga mengirim surat ke DPP PDIP dengan dasar UU KIP. PDIP kemudian membuka berkas pencalonan Jokowi tahun 2014. "Iya benar. Dia kirim surat ke DPP atas dasar UU Keterbukaan Informasi Publik. Kami membuka berkas pencalonan Jokowi tahun 2014," kata Guntur saat dihubungi pada Senin (8/6).
Dokumen yang diberikan meliputi salinan ijazah SMA, ijazah sarjana (S1), dan berkas lainnya. "Kami buka semua berkas, ijazah SMA, S1, dan berkas-berkas lain yang bisa dibuka berdasarkan perintah UU Keterbukaan Informasi Publik," ujarnya. Dalam surat permohonannya, Mikhael menyebut dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk kepentingan penelitian.
Alasan Mikhael Sinaga Mengajukan Permohonan
Mikhael Sinaga mengatakan ide mengajukan permohonan informasi itu muncul dari pengalamannya sebagai mantan calon legislatif. Menurutnya, dalam proses pencalonan, seluruh dokumen kandidat umumnya diserahkan terlebih dahulu kepada partai politik sebelum diteruskan ke KPU. "Jadi pengalaman pribadi saya, seharusnya seseorang calon itu, calon apa pun, calon DPR, calon wali kota, gubernur, presiden, itu memberikan berkas satu rangkap kepada partai. Lalu partai memberikan ke KPU," katanya.
Mikhael mengatakan dokumen ijazah Jokowi dibutuhkannya untuk kepentingan investigasi pemberitaan. Ia menyebut mendapat dokumen dari DPP PDIP pada pekan lalu. Mikhael kemudian membandingkan dokumen ijazah S1 Jokowi dari PDIP dengan ijazah Jokowi yang diperoleh Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU.
Perbedaan Cap Legalisasi
Dari hasil perbandingan yang dilakukannya, Mikhael mengklaim menemukan perbedaan pada letak cap legalisasi ijazah Jokowi dari PDIP dan dari KPU. "Berbeda letak legalisirnya, cap legalisirnya berbeda. Itu semuanya di kanan atas, tapi kalau kita sandingkan kiri-kanan atau kita tempelin gitu kan, kalau kita tempelin terus kita terawang kan ketahuan dia agak berbeda sedikit gitu loh," kata Mikhael.
