Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mendesak pemerintah untuk bersikap terbuka terhadap kritik di tengah kondisi ekonomi yang tertekan akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menurut Said, sikap menerima kritik saat ini jauh lebih penting dibandingkan menyalahkan faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah.
"Kita tidak perlu menuding keluar, mengapa The Fed memilih kebijakan hawkish, dan Teluk terus bergejolak, karena itu di luar kendali kita," ujar Said dalam keterangannya pada Rabu, 10 Juni 2026.
"Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana, dan eksekusi yang baik, adalah bagaimana mengatasi dolar, dan yield SBN yang mahal serta IHSG yang merosot. Ihwal pertama yang perlu kita lakukan, membuka diri terhadap kritik dan masukan," imbuhnya.
Tiga Langkah Pemulihan Kepercayaan Pasar
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan tiga langkah penting yang dapat dilakukan pemerintah untuk memulihkan kepercayaan pasar. Ketiga langkah tersebut merupakan masukan dari lembaga pemeringkat dan akademisi.
Konsistensi Kebijakan
Pertama, pemerintah harus menjaga konsistensi kebijakan. Said menekankan bahwa inkonsistensi kebijakan berisiko menimbulkan ketidakpercayaan pelaku usaha. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur.
"Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur, dan lebih membangun dialog multi stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan," katanya.
Kebijakan Fiskal Sehat
Kedua, pemerintah harus mengelola kebijakan fiskal yang sehat. Said memuji proposal pemerintah yang mengajukan defisit RAPBN 2027 sebesar 1,8 hingga 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, ini adalah kabar baik yang diharapkan dapat meyakinkan pasar.
"Apalagi bila pada tahun ini realisasi defisit bisa lebih rendah, setidaknya 2,58 persen dari target APBN 2026 sebesar 2,68 persen, dan realisasi 2025 yang mencapai 2,81 persen. Ini menunjukkan tren positif," katanya.
Di sisi lain, Said menyebut bahwa pasar saat ini sangat mengharapkan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah setidaknya perlu memperbaiki kapasitas pelaksanaan, menghindari konflik kepentingan, serta fokus pada target sasaran dan daerah prioritas.
Tata Kelola Bursa
Ketiga, Said menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu segera memperbaiki tata kelola bursa. OJK juga harus meningkatkan transparansi kepemilikan saham, menambah porsi free float di atas 15 persen, dan mengevaluasi self-regulatory organization (SRO) di pasar modal.
