Sekjen DPD RI Tekankan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Percepat Pembangunan Daerah
Sekjen DPD RI: Kolaborasi Kunci Percepat Pembangunan Daerah

Sekjen DPD RI Ajak Mitra Strategis Perkuat Kerja Sama untuk Pembangunan Daerah

Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. Dalam Rapat Koordinasi Mitra Strategis DPD RI di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Iqbal mengingatkan bahwa tidak ada lagi ruang bagi ego sektoran di antara kementerian, lembaga, dan BUMN.

"Tantangan pembangunan hari ini tidak bisa lagi diselesaikan secara sektoral, melainkan kita harus kolaborasi, harus melalui kerjasama yang terintegrasi," ujar Iqbal dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Fragmentasi Kebijakan Jadi Kendala Utama

Iqbal menyebutkan efektivitas fungsi DPD sangat ditentukan oleh kualitas sistem pendukung. Dia mengakui bahwa fragmentasi kebijakan masih menjadi kendala utama dalam proses pembangunan.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

"Program berjalan, tetapi tidak selalu terhubung. Anggaran tersedia, tetapi tidak selalu tepat sasaran. Data ada, tetapi tidak selalu terintegrasi," ujarnya.

Iqbal juga mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat pada 8 April lalu mengenai tiga hal mendasar:

  1. Tidak boleh ada ego sektoran.
  2. Pemerintahan harus berjalan seamless atau terhubung dan saling mendukung.
  3. Reformasi birokrasi harus menghasilkan perubahan nyata.

"Kita tidak bisa lagi bekerja dalam kota-kota institusi," kata Iqbal menegaskan.

Inisiatif Kolaboratif DPD RI

Iqbal menjelaskan bahwa DPD RI telah menginisiasi berbagai kegiatan kolaboratif, seperti penanaman jagung serentak di empat provinsi pada 2025. Saat ini juga didorong program Green Village bersama Kementerian Desa.

"Ini bukan sekedar program, tetapi pendekatan baru bahwa pembangunan harus berbasis kawasan, berbasis ekosistem, dan berbasis kolaborasi," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa inisiatif kolaborasi ini bukan untuk menambah beban kerja atau menciptakan lapisan birokrasi baru.

"Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk menyederhanakan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa apa yang kita kerjakan benar-benar berdampak," jelas Iqbal.

Tiga Harapan dalam Forum Kolaborasi

Ada tiga harapan yang disampaikan Iqbal dalam forum tersebut:

  • Kesamaan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi lintas sektoral.
  • Terbentuknya mekanisme kerja yang jelas.
  • Munculnya inisiatif yang bisa segera dijalankan bersama.

"Kita rapat penting, tetapi terlalu banyak rapat tanpa eksekusi itu menjadi gak penting. Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak rapat, tetapi pada seberapa besar dampak yang kita hasilkan," ujarnya.

Dukungan Bulog dan Mitra Strategis Lainnya

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengidentifikasi peran strategis Sekjen DPD RI sebagai motor penggerak kolaborasi. Rizal memaparkan dukungan teknis Bulog kepada DPD RI, termasuk program bantuan beras sebesar 3,5 ton per tahun untuk setiap masa reses anggota DPD.

"Semenjak beliau, alhamdulillah beliau sudah menginisiasi, membantu atau katakanlah berkolaborasi dengan kami, per tahun kami dukung 3,5 ton beras di dalam setiap empat reses," ungkap Rizal.

Rizal juga menegaskan komitmen Bulog untuk terus mendukung program-program DPD RI yang berdampak langsung pada masyarakat. Dia menjelaskan kesiapan teknis Bulog dalam mendistribusikan bantuan serta bersinergi dalam program-program strategis seperti ketahanan pangan.

"Kami siap mendukung penuh apa yang menjadi program DPD, khususnya yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat di daerah," pernyataan Rizal yang disambut apresiasi peserta rapat.

Daftar Mitra Strategis yang Hadir

Dalam rakor ini, sejumlah mitra strategis DPD RI diundang, antara lain:

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga
  • BPK RI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.
  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, serta Pangan.
  • Kementerian ESDM, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Pekerjaan Umum, Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan.
  • BP BUMN, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Badan Gizi Nasional (BGN).
  • PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum Perhutani, PT PLN (Persero), dan PT Krakatau Steel (Persero).

Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah dan mengatasi berbagai tantangan nasional secara lebih efektif dan terintegrasi.