Korea Utara (Korut) kembali memamerkan kekuatan militernya dengan melakukan uji coba sistem artileri dan rudal yang telah ditingkatkan. Sistem tersebut diklaim mampu menjangkau sebagian wilayah Seoul, ibu kota Korea Selatan (Korsel). Uji coba senjata ini diawasi langsung oleh Presiden Korut Kim Jong Un dan dinilai sebagai aksi pamer kekuatan terhadap Seoul.
Kim Jong Un Awasi Uji Coba Senjata Utama
Kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), melaporkan bahwa Kim Jong Un mengawasi uji coba "senjata utama" yang mencakup peluncur roket multiple dan hulu ledak untuk rudal balistik. Uji coba tersebut dilakukan pada Kamis (25/6).
Kim Jong Un, seperti dikutip KCNA, menekankan pentingnya "pengembangan pertahanan nasional" untuk memastikan "tidak ada musuh yang berani mengkonfrontasi" Korut. Kedua Korea secara teknis masih dalam keadaan perang karena konflik 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
Detail Uji Coba: Roket, Rudal, dan Howitzer
Laporan KCNA menyebut uji coba tersebut "menganalisis dan mengevaluasi karakteristik tempur untuk sistem peluncur roket multiple kaliber 240 mm dengan 24 laras yang telah ditingkatkan, daya hancur hulu ledak misi khusus untuk rudal balistik taktis, serta akurasi tembakan proyektil jarak jauh dari meriam howitzer self-propelled kaliber 155 mm".
Kim Jong Un menyatakan kepuasan atas hasil uji coba dan menegaskan bahwa uji coba tersebut menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan daya tembak di sepanjang perbatasan selatan melalui otomatisasi yang lebih baik, jangkauan yang lebih jauh, serta tingkat presisi yang lebih tinggi. Ia juga menekankan bahwa Pyongyang tidak hanya fokus pada pertahanan, tetapi juga pada penguatan "postur ofensif yang mematikan dan destruktif".
Jangkauan 90 Kilometer ke Seoul
KCNA melaporkan bahwa sistem peluncur roket yang diuji coba dilengkapi sistem pemandu presisi dengan kemampuan self-steered yang baru, dengan jangkauan tembak ditingkatkan menjadi 90 kilometer. Jarak tersebut cukup untuk menjangkau sebagian wilayah metropolitan Seoul dari posisi-posisi di dekat perbatasan kedua Korea.
Hulu ledak tersebut "dirancang untuk memicu kerusakan fatal pada target-target utama musuh, termasuk lapangan terbang, pelabuhan, dan fasilitas pembangkit listrik", tambah KCNA.
Analis: Unjuk Kekuatan terhadap Ibu Kota Korsel
Analis Yang Moo Jin, mantan rektor Universitas Studi Korea Utara, mengatakan kepada AFP bahwa rincian yang disampaikan Pyongyang merupakan bentuk "unjuk kekuatan yang ditujukan terhadap wilayah ibu kota Korea Selatan". Rincian tersebut mencakup jangkauan 90 km untuk peluncur roket multiple, jangkauan 65 km untuk howitzer, serta identifikasi target seperti lapangan terbang, pelabuhan, dan pembangkit listrik.
"Yang patut dicatat, mereka telah mengungkapkan niat strategisnya dengan membingkai provokasi yang memicu kecemasan dan ketakutan publik, melalui unjuk kekuatan militer secara rutin, sebagai bentuk pencegahan perang," kata Yang.
Korut Langgar Sanksi PBB
Korut dikenai berbagai sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang pengembangan senjata nuklir dan penggunaan teknologi rudal balistik. Ketentuan ini telah berulang kali dilanggar oleh Pyongyang.
Bulan ini, Kim Jong Un bersumpah untuk memperkuat kemampuan pertahanan Korut dengan alasan upaya modernisasi militer Korsel dan Amerika Serikat (AS) yang disebutnya mendorong kawasan "ke ambang perang nuklir". Beberapa hari kemudian, ia mengatakan bahwa Pyongyang akan melengkapi angkatan lautnya dengan senjata nuklir dan membangun kapal perang yang lebih besar.
Korsel Siapkan 500.000 Prajurit Drone
Menanggapi ancaman Korut, Korsel mengumumkan rencana memperluas kemampuan drone dan anti-drone. Seoul berencana mengakuisisi 20.000 drone militer berbiaya rendah dan melatih 500.000 "prajurit drone" untuk mengoperasikan drone sebagai "senjata pribadi kedua".
Militer Korsel juga berencana memproduksi 110.000 drone hingga tahun 2029 untuk dikerahkan ke berbagai unit militer di garis depan, termasuk angkatan darat, laut, udara, dan marinir. Tujuannya menjadikan drone sebagai perlengkapan standar bagi setiap prajurit.
Menhan Korsel: Drone Game Changer di Medan Perang
Menteri Pertahanan Korsel, Ahn Gyu Back, mengatakan bahwa pelajaran dari perang di Ukraina dan Timur Tengah menjadi alasan di balik langkah tersebut. "Konflik terkini di Ukraina dan Timur Tengah menunjukkan dengan jelas bahwa drone telah muncul sebagai game changer di medan pertempuran," kata Ahn saat berbicara kepada wartawan di Seoul. "Drone tidak boleh lagi hanya menjadi peralatan yang digunakan oleh sejumlah unit terbatas, melainkan harus menjadi alat tempur yang digunakan secara luas."
Ahn menambahkan bahwa Seoul akan mengandalkan komponen yang 100 persen diproduksi dalam negeri, bukan suku cadang dari China, dalam produksi sistem drone militer sebagai respons terhadap kekhawatiran keamanan.
Ancaman Drone Korut dan Respons Korsel
"Korea Utara juga terus mengembangkan berbagai kemampuan kendaraan udara tak berawak, yang menimbulkan ancaman kian besar tidak hanya bagi fasilitas militer Korea Selatan, tetapi juga bagi infrastruktur nasional yang vital dan target-target sipil," ujar Ahn.
Pemerintah Korsel berupaya mempercepat pengerahan Sistem Serang Tempur Nirawak Jarak Jauh Korea (K-LUCAS), amunisi buatan dalam negeri yang diyakini serupa dengan sistem LUCAS milik AS, yang dikembangkan melalui reverse-engineering terhadap drone Shahed buatan Iran.
Militer Korsel juga berencana mengakuisisi lebih dari 20.000 drone berbiaya rendah yang bersifat sekali pakai, termasuk drone pengintai jarak pendek dan drone tempur kecil yang dikenal sebagai "loitering munition". Ahn menambahkan bahwa militer Korsel akan mengembangkan kawanan drone (drone swarm) yang menggunakan kecerdasan buatan (AI).
Sistem Penangkal Drone dan Restrukturisasi Komando
Korsel akan mengerahkan sistem penangkal drone di wilayah-wilayah garis depan mulai tahun depan. Untuk jangka panjang, Seoul berencana menambah senjata energi terarah seperti laser dan sistem gelombang mikro berdaya tinggi, serta drone pencegat berbiaya rendah.
Kementerian Pertahanan Korsel menegaskan kembali rencana melatih 500.000 personel yang disebut "prajurit drone" untuk mengoperasikan drone sebagai "senjata pribadi kedua". Program itu akan melibatkan sekitar 60.000 unit drone komersial buatan dalam negeri untuk keperluan pelatihan.
Komando Operasi Drone Korsel yang dibentuk tahun 2023 akan direorganisasi menjadi Markas Besar Drone Pertahanan yang baru. Komando ini menjadi sorotan setelah terungkapnya operasi drone ke wilayah udara Pyongyang pada Oktober 2024 oleh pemerintahan mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Yoon telah dijatuhi hukuman 30 tahun penjara atas dakwaan mengirimkan drone ke Korut demi "menciptakan" situasi krisis menjelang penetapan darurat militer.
