Pemerintah Kecam Tindakan KKB di Yahukimo
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, mengecam keras aksi pembakaran pesawat dan pembunuhan pilot oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam pernyataannya pada Jumat, 3 Juli 2026, Djamari menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat maupun sarana transportasi udara.
Kronologi Kejadian
Pesawat milik PT AMA dengan nomor register PK-RCY dilaporkan dibakar oleh KKB di Balinggama, Distrik Sobaham, Yahukimo. Pesawat tersebut membawa tujuh penumpang. Pilot bernama Nicholas F Goselin, warga negara Amerika Serikat, ditemukan tewas di lokasi kejadian. Saat ini, jenazah korban telah dievakuasi dan berada di RST Timika. Selanjutnya, Koops TNI Habema akan menyerahkan jenazah kepada PT AMA untuk diterbangkan ke Jakarta.
Apresiasi atas Evakuasi Cepat
Djamari menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, dan seluruh unsur yang terlibat atas kesigapan dalam mengevakuasi jenazah. Operasi evakuasi melibatkan 10 personel Koops TNI Habema dengan dukungan dua helikopter Caracal. Proses evakuasi berlangsung sulit karena medan pegunungan yang berat dan faktor keamanan. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menyatakan bahwa seluruh proses mengedepankan faktor keamanan dan ketelitian.
Pengejaran Terhadap Pelaku
Koops TNI Habema saat ini tengah mengejar kelompok KKB pimpinan Elkius Kobak yang bertanggung jawab atas pembakaran pesawat dan pembunuhan pilot. Operasi pengejaran dilakukan setelah evakuasi jenazah selesai. Djamari mendorong proses penyelidikan dan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku. Ia juga menekankan pentingnya pengamanan penerbangan perintis untuk menjamin keselamatan masyarakat dan kelangsungan pelayanan publik di Papua.
Dukungan untuk Penerbangan Perintis
Pemerintah berkomitmen menjaga keselamatan penerbangan perintis yang menjadi urat nadi pelayanan masyarakat di Papua. Djamari menegaskan bahwa tindakan kekerasan seperti ini tidak akan ditoleransi. Pemerintah akan terus memonitor penanganan yang dilakukan TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait.
