Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan menjalin kontak dengan sejumlah pemimpin oposisi Israel, menyusul isu liar tentang kemungkinan perubahan dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ketegangan antara Washington dan Tel Aviv yang meningkat belakangan ini menjadi latar belakang langkah tersebut.
Kontak Informal dengan Oposisi
Berdasarkan laporan media lokal Israel, Channel 12, yang dikutip Middle East Monitor, para pejabat pemerintahan Trump meyakini bahwa pemerintahan Netanyahu mungkin akan diganti. Hal ini mendorong AS melakukan kontak informal dengan para pemimpin oposisi Israel, termasuk mantan PM Naftali Bennett yang kini memimpin Partai Together, dan Gadi Eisenkot, ketua Partai Yashar.
Channel 12 melaporkan pada Minggu (21/6) waktu setempat, “Pemerintahan AS telah menyatakan keprihatinan tentang kelompok garis keras dalam pemerintahan Netanyahu dan berupaya membangun basis dukungan populer baru sebelum pemilu.” Oposisi Israel disebut telah berupaya membangun hubungan dengan pemerintahan Trump dalam beberapa bulan terakhir, mencapai “sukses terbatas dengan para pejabat yang kritis terhadap kebijakan Netanyahu.”
Krisis Kepercayaan dan Peluang Politik
Langkah Amerika ini bertujuan memanfaatkan peluang politik mengingat krisis kepercayaan dengan pemerintah Israel saat ini. Channel 12 melaporkan bahwa AS melihat perlunya membangun “mekanisme kepercayaan informal baru” dengan Israel, meskipun Trump sendiri belum memberikan dukungan kepada politisi Israel lainnya.
Jajak pendapat yang dipublikasikan surat kabar Israel, Maariv, pada Jumat (19/6) menunjukkan bahwa oposisi Israel dapat membentuk pemerintahan baru jika pemilu digelar hari ini, dengan prediksi memenangkan 61 kursi di Knesset melawan 49 kursi milik koalisi Netanyahu. Jajak pendapat itu juga memprediksi partai-partai Arab di Israel akan memenangkan 10 kursi dalam pemilu mendatang yang dijadwalkan pada Oktober tahun ini.
Ketegangan Washington-Tel Aviv
Laporan ini muncul saat Washington dan Tel Aviv terlibat ketegangan terkait kesepakatan damai dengan Iran dan operasi militer Israel di Lebanon yang menargetkan Hizbullah. Beberapa pejabat di Washington khawatir tentang pengaruh faksi garis keras dalam koalisi pemerintahan Netanyahu, dan berupaya menjalin hubungan dengan calon pemimpin politik Israel di masa depan.
Faksi Garis Keras dalam Koalisi Netanyahu
Koalisi pemerintahan Netanyahu yang berkuasa sejak Desember 2022 terdiri dari lima partai politik: Likud, Shas, Otzma Yehudit, Partai Zionis Religius, dan Partai Harapan Baru. Koalisi ini secara luas disebut sebagai “pemerintahan paling sayap kanan” dalam sejarah Israel.
Likud
Partai politik yang berdiri tahun 1973 ini merupakan partai terbesar di Israel dan menjadi tulang punggung koalisi. Likud dipimpin oleh Netanyahu, yang mencetak sejarah sebagai PM Israel paling lama menjabat. Secara historis, Likud skeptis tentang kemungkinan perdamaian dengan Palestina dan mendukung proyek permukiman Yahudi di wilayah Palestina.
Shas
Shas adalah partai politik religius Haredi (Yahudi ultra-Ortodoks) yang berdiri sejak 1984. Partai ini merupakan partai terbesar ketiga di Knesset sejak 2024 dan selalu tergabung dalam koalisi pemerintahan.
Otzma Yehudit
Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) adalah partai sayap kanan, ultranasionalis, dan anti-Arab yang dipimpin Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir pernah dihukum dalam kasus penghasutan rasisme dan mendukung organisasi teroris. Ia menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional, bertanggung jawab atas Kepolisian Israel, dan kerap melontarkan komentar kontroversial yang menuai kecaman internasional.
Partai Zionis Religius
Partai ini beraliran sayap kanan ekstrem, ultranasionalis, dan penegak supremasi Yahudi. Pemimpinnya, Bezalel Smotrich, adalah pemukim Yahudi di Tepi Barat yang mendukung perluasan permukiman dan aneksasi Tepi Barat. Smotrich menjabat sebagai Menteri Keuangan dan mengawasi Administrasi Sipil yang mengontrol pembangunan permukiman serta aspek kehidupan warga Palestina di Tepi Barat.
Partai Harapan Baru
Partai sayap kanan-tengah dan nasional-liberal ini dipimpin Gideon Sa'ar, mantan anggota Likud yang kini menjabat Menteri Luar Negeri.
Belum ada tanggapan resmi dari AS maupun Israel terkait laporan ini.
