Perkembangan teknologi digital telah melahirkan sebuah realitas baru yang mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum. Publik digital yang muncul dalam ekosistem ini menunjukkan karakteristik yang sangat responsif, reaktif, dan partisipatif, sehingga secara efektif berfungsi sebagai instrumen pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum yang berlangsung.
Dua Sisi Mata Uang Pengawasan Digital
Fenomena ini, jika dilihat dari perspektif positif, memiliki potensi besar untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dengan adanya pengawasan dari publik digital, setiap tahapan proses hukum dapat dipantau secara lebih terbuka, mengurangi ruang untuk praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prosedur.
Ancaman Trial by Social Media
Namun, di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik dan bijaksana, dinamika ini dapat berdampak serius terhadap proses peradilan. Munculnya fenomena yang sering disebut sebagai "trial by social media" menjadi ancaman nyata yang berpotensi menekan proses dan putusan peradilan secara tidak objektif.
Ekosistem digital dengan kecepatan penyebaran informasinya sering kali mengalahkan proses verifikasi yang ketat. Informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya dapat dengan cepat viral dan membentuk opini publik yang kuat, yang pada akhirnya dapat menggerus independensi pengadilan.
Pengadilan yang seharusnya membuat keputusan berdasarkan fakta hukum dan bukti yang sah, bisa saja terpengaruh oleh tekanan opini yang berkembang di ruang digital. Hal ini menciptakan dilema antara kebutuhan transparansi dengan perlindungan terhadap proses peradilan yang independen dan bebas dari intervensi eksternal.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang dalam memanfaatkan potensi positif pengawasan publik digital sambil mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari fenomena trial by social media.
