Pemkot Surabaya Libatkan 12.000 ASN dan Pemuda dalam Program Kampung Pancasila

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengakselerasi penguatan nilai-nilai gotong royong melalui program Kampung Pancasila. Program ini melibatkan pemuda dan 12.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendampingi 1.361 Rukun Warga (RW). Langkah ini ditempuh sebagai upaya menghidupkan solidaritas sosial di tingkat kampung yang selama ini menjadi fondasi Kota Pahlawan.

Peluncuran Program dan Dukungan Masyarakat

Pelibatan ribuan ASN dan pemuda ini menjadi bagian dari strategi pemkot untuk memastikan implementasi nilai-nilai Pancasila berjalan konkret di tingkat akar rumput. Namun, pemkot menyadari upaya tersebut tidak mungkin berjalan efektif tanpa dukungan masyarakat, termasuk elemen sosial lainnya.

Upaya tersebut ditegaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, saat launching Kampung Pancasila 2026 di RW 2 Krembangan Bhakti, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan. Kegiatan ini turut diikuti tokoh lintas agama, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan mahasiswa, serta perwakilan dari 1.361 RW secara daring.

—

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Eri mengatakan kekuatan utama Surabaya terletak pada budaya gotong royong yang telah terbangun sejak lama. Ia mengingatkan sejak dekade 1960-an, Surabaya dibangun di atas nilai kekeluargaan dan toleransi tinggi.

"Sejak tahun 1960, Surabaya itu sudah punya toleransi yang tinggi. Ini yang harus kita pegang dan kita lanjutkan," ujar Eri, dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026). "Maka Kampung Pancasila ini tidak boleh berhenti, dan Surabaya harus tegak berdiri dengan gotong-royong."

Implementasi Praktis dan Peran Generasi Muda

Untuk itu, Eri menegaskan semangat Kampung Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari melalui gotong royong. Sebab, Eri mengakui membangun Surabaya tidak mungkin hanya bergantung pada pemerintah tanpa dukungan aktif masyarakat, terutama generasi muda.

"Kalau njenengan (Anda) bilang Surabaya harus sejahtera tanpa pergerakan anak muda, itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin namanya pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan itu sendiri," kata Eri.

Eri mencontohkan konsep kesejahteraan kolektif melalui praktik distribusi zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Menurut Eri, praktik baik tersebut masih sangat relevan apabila diterapkan di era sekarang.

"Kenapa di zaman Sayyidina Utsman itu negerinya makmur. Karena rakyatnya yang mampu, yang memiliki kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, itu dijadikan satu, terus diberikan kepada siapa di kampung itu yang membutuhkan," tutur Eri.

Empat Pilar Utama Kampung Pancasila

Oleh sebabnya, melalui Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya mendorong penguatan pada berbagai bidang, termasuk lingkungan, sosial budaya, kemasyarakatan dan ekonomi. Di bidang lingkungan, Eri mengajak warga mulai memilah sampah dari rumah karena memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial.

"Bayangkan kalau (botol plastik) itu sudah dipisah di masing-masing RW, kemudian botolnya dijual, itu bisa menghasilkan uang, masuk ke kas RW, dibuat pergerakan sosial. Itu luar biasa," ujar Eri.

Sedangkan pada bidang sosial budaya, program ini juga diarahkan untuk memperkuat solidaritas antarwarga, khususnya membantu masyarakat kurang mampu melalui mekanisme gotong royong. Eri menggarisbawahi pentingnya penyaluran bantuan yang tepat sasaran dengan mengutamakan kebutuhan warga di RW setempat.

"Karena kita kadang-kadang tidak mau mengeluarkan sedekah kita ke RW, tapi lewat lembaga lain. Akhirnya lembaga lain tadi tidak mengeluarkan infaknya yang kita bantukan ke RW kita, tetapi ke tempat lain," papar Eri. "Padahal di dalam RW kita ada yang masih tidak bisa sekolah, ada yang masih miskin."

Peran ASN dan Laporan Aktif Masyarakat

Eri menegaskan setiap persoalan seharusnya bisa diselesaikan di tingkat RW dengan dukungan pemerintah. Namun, hal itu mensyaratkan adanya laporan aktif dari masyarakat, mulai dari Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, maupun pengurus RT/RW.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga

"Jadi kalau ada masalah fasum (fasilitas umum) atau anak tidak bisa sekolah, itu harusnya selesai di RW dengan pemerintah kotanya turun. Tapi apakah pemerintah kota (sendiri) bisa?," kata Eri. "Tentu tidak bisa kalau tidak ada laporan, tidak ada pergerakan dari RW. Karena itu saya berharap setiap RW akan didampingi oleh ASN."

Di samping itu, Eri juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan kelompok keagamaan, untuk terlibat aktif dalam pendampingan Kampung Pancasila. Bagi Eri, keberhasilan Surabaya dalam menuntaskan berbagai persoalan, tidak hanya ditentukan oleh pemerintah melainkan gotong royong warga.

"Insyaallah kita akan bergerak bersama, kita akan bergandengan tangan untuk menjadikan Surabaya sejahtera. Bukan karena wali kotanya, tapi karena RT/RW, PKK, KSH, dan tokoh masyarakat yang ada di Surabaya," tegas Eri.

Inspirasi dari Masa Pandemi dan Strategi Pendampingan

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Kampung Pancasila Kota Surabaya Irvan Widyanto menambahkan program ini diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat RW dengan menitikberatkan pada nilai gotong royong.

"Program Kampung Pancasila ini sendiri bagaimana memberdayakan seluruh unsur masyarakat yang ada di level RW untuk bersama-sama berkolaborasi," kata Irvan.

Irvan juga menuturkan gagasan Kampung Pancasila tidak lepas dari pengalaman Surabaya saat menghadapi pandemi COVID-19. Pada masa itu, nilai-nilai gotong royong tumbuh secara spontan di tengah masyarakat tanpa menunggu intervensi pemerintah.

"Di semua (kampung) itu terjadi, dan itu tanpa diperintah. Jadi spontanitas gotong royong (warga) dilakukan untuk mengatasi masalah di kampung itu sendiri," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya tersebut.

Pengalaman tersebut kemudian dirumuskan Eri menjadi filosofi Kampung Pancasila, dengan memperkuat solidaritas sosial di tingkat RW untuk membantu warga yang membutuhkan. Karenanya, program ini menyasar berbagai persoalan, mulai dari pencegahan stunting dan gizi buruk, akses pendidikan bagi anak, hingga pemberdayaan ekonomi warga.

Sebagai bentuk penguatan Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya menerjunkan sekitar 12.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pendamping. ASN dan para pemuda di wilayah setempat akan mendampingi 1.361 RW agar program ini berjalan efektif dan menjangkau kebutuhan warga secara langsung.

"Kurang lebih sekitar 12.000 ASN yang ada di pemerintah kota itu ditujukan secara langsung untuk menjadi ASN Pendamping. Total ada 1.361 RW itu akan didampingi ASN pendamping untuk bersama-sama dengan warga masyarakat," terang Irvan.

Kunci Keberhasilan dan Inklusivitas

Dalam pelaksanaannya, Kampung Pancasila dibagi ke dalam empat pilar utama. Keempat pilar tersebut meliputi lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya. Irvan pun menggarisbawahi kunci keberhasilan program terletak pada keterlibatan seluruh elemen masyarakat.